Sempadan Sungai akan Diklaim Negara  Menteri ATR/BPN Segera Terbitkan Sertifikat untuk BBWS

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memimpin rapat koordinasi yang dihadiri
BEBAS BANJIR: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memimpin rapat koordinasi yang dihadiri 27 bupati dan wali kota membahas tata ruang Jawa Barat di Balaikota Depok, Selasa (11/3/2025).
0 Komentar

sumedangekspres – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai, di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).

Pertemuan juga dihadiri 27 bupati dan wali kota, sebagai bentuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat.

Menurut KDM – sapaan akrab Dedi Mulyadi, hasil konkret dari pembahasan bersama Menteri adalah pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:Dony-Fajar Fokus Ciptakan Lapangan KerjaWabup Fajar: Dinas Pertanian Ujung Tombak Ketahanan Pangan Sumedang

“Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri kebanggaan kita, untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir,” ujar Mulyadi.

Output dari pengukuran sempadan tersebut, fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

Kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

“Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan,” pungkas Dedi.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikatnya akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu balai besar sungai wilayah (BBWS) setempat.

“Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai,” jelas Nusron.

“Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai dan sehingga menjaga ekosistem sungai,” katanya.

Baca Juga:Pemdaprov Jabar Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Untuk Mitigasi BencanaBupati Dony Ahmad Munir Ajak Warga Tingkatkan Kualitas Ibadah

(HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah)

0 Komentar