KOTA – Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional (PPTN) Sumedang audensi dengan Wakil Bupati Sumedang, M Fajar Aldila di ruang rapat wakil bupati, baru baru ini.
Dalam pertemuan itu dibahas sinergi antara pemerintah daerah dengan pengusaha tembakau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan khususnya dari sektor Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Wabup Fajar meminta masukan langsung dari para pengusaha.
“Saya harap dari audiensi ini ada hasilnya. Saya minta rekan-rekan tembakau menyampaikan kesulitan yang dialami agar segera ditindaklanjuti. Saya juga akan ikut memonitor perkembangan ini,” jelasnya.
Baca Juga:Melatih Babinsa Budidaya HortikulturaCamat Dukung Kegiatan Loktri di Puskesmas
Wabup juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi para pengusaha tembakau yang telah mendukung pendapatan daerah melalui DBHCHT serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengusaha. Mohon maaf apabila pelayanan pemerintah daerah masih ada kekurangan. Kami terus berupaya agar kesejahteraan masyarakat Sumedang semakin meningkat,” katanya.
Para pengusaha tembakau juga menyampaikan persoalan tentang izin usaha.
Wabup Fajar menegaskan, perizinan usaha harus dibedakan antara diperketat dan dipersulit.
“Kalau perizinan diperketat, maka harus diiringi dengan pendampingan agar para pengusaha tidak merasa dipersulit,” ujarnya.
Fajar meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyiapkan pendamping yang siap membantu dan mengarahkan para pengusaha dalam proses administrasi.
“Perizinan bukanlah filter untuk menentukan boleh atau tidaknya usaha berjalan, tetapi merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang harus memberi rasa nyaman bagi masyarakat,” katanya. (red)