SUMEDANGEKSPRES – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Sumedang terus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan rapat bersama yang digelar di Jatinangor National Golf and Resort, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan tersebut diinisiasi Kantor Imigrasi Bandung melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Turut hadir Kanwil Ditjenim Jawa Barat, Bakesbangpol, BAIS TNI, Disnakertrans, Polres Sumedang, serta Kodim 0610.
Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Bandung, Yulianto Bimanegara, menegaskan rapat ini menjadi langkah nyata untuk memastikan pengawasan orang asing berjalan maksimal. Menurutnya, keberadaan warga asing yang tidak terpantau bisa menimbulkan potensi kerawanan.
Baca Juga:Ragam Prompt Edit Foto Hijaber Dari Pose Aesthetic di Taman Hingga Gaya Elegan di StudioKumpulan Prompt Edit Foto Hijaber Dari Jadi Berpose di Studio Profesional Hingga Jadi Cewek Aesthetic di Taman
“Pengawasan ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Sumedang. Semua pihak harus bersinergi agar pengawasan tidak parsial, tetapi menyeluruh dan terkoordinasi,” jelas Yulianto.
Ia menambahkan, forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk memetakan persoalan di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dengan begitu, setiap instansi memiliki peran aktif dalam memastikan orang asing yang tinggal maupun beraktivitas di Sumedang sesuai aturan yang berlaku.
Senada dengan itu, Kabid Wasdakim Kanwil Ditjenim Jawa Barat, Iman Teguh Adianto, menyebut keberadaan Timpora membuktikan bahwa pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan satu lembaga saja. Kolaborasi lintas instansi, baik pusat maupun daerah, menjadi kunci agar hanya warga asing yang memberikan manfaat positif yang diperbolehkan beraktivitas di Indonesia.
“Kerja sama yang solid antarinstansi adalah fondasi utama pengawasan. Tanpa itu, pengendalian orang asing tidak akan efektif,” tegas Iman.
Melalui sinergi ini, Timpora Sumedang berharap keberadaan orang asing di wilayahnya tetap terkendali, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun keamanan daerah. (kos)