CIMALAKA — Sinergitas antara Pemerintah Desa Cibeureum Kulon dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terus menguat, ditandai dengan kolaborasi yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengembangan program sosial dan pendidikan. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin konsisten ini menjadi fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.
Kepala Desa Cibeureum Kulon, Gun Gun Turganda SH, melalui Sekretaris Desa Handri Novianto SPd MPd, menyampaikan bahwa hubungan solid antara Pemdes dan BPD tercermin dalam pembahasan rutin berbagai program strategis desa mulai dari penyusunan perencanaan, evaluasi program, hingga pengawasan pembangunan.
“Kolaborasi yang kuat ini menjadi dasar kokoh dalam pelaksanaan program desa, termasuk inovasi layanan sosial dan pendidikan nonformal,” ujar Handri, Rabu (19/11).
Baca Juga:Percepatan Aktivasi IKD di Sumedang, Layanan Administrasi Kependudukan Kian ModernPerketat Mitigasi Bencana saat Musim Hujan, BPBD Sumedang Diminta Tingkatkan Kesigapan
Salah satu wujud nyata dari sinergi Pemdes dan BPD adalah berkembangnya Rumah Baca Motekar, yang kini menjadi pusat literasi kebanggaan Desa Cibeureum Kulon. Dukungan Pemdes dalam penyediaan fasilitas dan program, ditambah peran BPD dalam mendorong partisipasi masyarakat, telah menciptakan ekosistem literasi yang inklusif.
Rumah Baca Motekar bukan sekadar ruang baca, tetapi juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak dan wadah pemberdayaan masyarakat. Perkembangannya disebut Handri sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi desa mampu melahirkan inovasi yang memberi dampak langsung bagi warga.
Ketua BPD Cibeureum Kulon, Ahmad Zaenudin, menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Pemdes demi kemajuan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa BPD telah menyusun kalender kerja tahunan berisi agenda penyerapan aspirasi masyarakat seperti program Siapa Warga. Selain itu, seluruh anggota BPD diwajibkan membuat Laporan Kegiatan Harian (LKH) sebagai bentuk transparansi.
“Tidak ada anggaran operasional yang dicairkan sebelum LKH disampaikan. Setiap bulan laporan direkap dan diserahkan ke Pemdes,” ujarnya.
BPD juga aktif mengeluarkan surat tugas kepada anggota sesuai bidang, agar setiap program pembangunan maupun kegiatan pemerintahan selalu mendapat pendampingan. Koordinasi dengan kepala desa terus dilakukan dalam musyawarah desa dan kegiatan lapangan.
Ahmad menambahkan, BPD selalu membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Setiap hari ada anggota yang berjaga di kantor BPD untuk menerima tamu dan menindaklanjuti aduan warga.