KOTA – Upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga kembali menjadi sorotan pemerintah pusat. Hal itu tampak dalam kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Monitoring Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Mohamad Toha, Komplek Pemda Kabupaten Bandung, baru-baru ini.
Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, hadir langsung mewakili Pemerintah Kabupaten Sumedang. Forum tersebut diikuti unsur Forkopimda Jawa Barat, seluruh bupati/wali kota se-Jawa Barat, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia secara daring.
Dalam paparannya, Wabup Fajar menekankan bahwa koordinasi Forkopimda bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang kerja bersama yang menentukan arah stabilitas daerah. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antara ASN, TNI, Polri, Kejaksaan, dan unsur pemerintah lainnya harus tetap berjalan solid dan seirama.
Baca Juga:Pembangunan Puskesmas Cimanggung Resmi Dimulai 2026, Warga Akhirnya Dapat Kepastian Layanan KesehatanSumedang Jadi Model Digital Nasional, IPv6 dan Smart City Didorong untuk Percepat Ekonomi Daerah
“Intisari koordinasi Forkopimda adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang,” kata Fajar.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan dan program antarlembaga kini menjadi kebutuhan mutlak, terlebih menjelang percepatan program prioritas nasional yang menyasar daerah.
Ia menilai, semakin erat hubungan antarunsur Forkopimda, semakin kuat pula daya dukung terhadap agenda besar pemerintahan.
“Kolaborasi Forkopimda akan memberikan efek positif terhadap Asta Cita Presiden. Proyek-proyek strategis nasional akan lebih mudah terwujud jika semua pihak bekerja bahu-membahu,” ujarnya.
Lebih jauh, Fajar menyebutkan bahwa Forkopimda di Kabupaten Sumedang selama ini terjalin sangat solid. Pertemuan informal, pertukaran gagasan, hingga penyusunan kebijakan bersama sudah menjadi rutinitas yang menguatkan hubungan antarinstansi.
“Kami sering bertukar pikiran. Semua kebijakan yang akan diimplementasikan di Sumedang dibahas bersama untuk memastikan keselarasan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pola komunikasi yang terbuka membuat proses pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Hal itu turut memperkuat iklim keamanan dan ketertiban di Sumedang.
Baca Juga:Kodim 0610 dan Baznas Rehab Belasan Rutilahu di Sumedang, Progres Pembangunan TerbaruHarga Cabai Rawit Melonjak, Warga Diminta Waspada Kenaikan Harga Jelang Nataru
Kegiatan pembinaan dan monitoring yang digelar Kemendagri ini juga menyoroti peningkatan kapasitas Forkopimda dalam menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan sosial menjelang tahun politik dan percepatan pembangunan nasional. Pemerintah pusat mendorong agar Forkopimda tetap menjadi poros stabilitas daerah.