Sumedang Ekspres — Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah warga masih mengeluhkan kendala teknis yang menghambat pemanfaatan layanan digital pemerintahan tersebut.
Yadi (51), warga Kecamatan Tanjungkerta, menilai meskipun SPBE dirancang untuk mempermudah urusan administrasi, pelaksanaannya di lapangan kerap menemui masalah. Gangguan jaringan hingga sistem aplikasi yang tidak berfungsi menjadi hambatan utama yang dirasakan masyarakat.
“Minusnya terkadang sinyalnya jelek, sistem error atau aplikasi tidak bekerja, dan tidak semua orang mengerti menggunakan aplikasi tersebut,” ujar Yadi kepada Sumeks, Senin (19/01/2025).
Baca Juga:Polres Sumedang Terkesan Lalay Tangani Kasus, Warga Minta Kepastian dan Perlindungan HukumDisnakertrans Sumedang Tetap Fasilitasi Pemagangan ke Jepang, 60 Peserta Disiapkan Tahun Ini
Menurut Yadi, kondisi tersebut membuat sebagian warga akhirnya tetap harus datang langsung ke kantor pelayanan karena kesulitan mengakses layanan secara daring. Padahal, tujuan awal SPBE adalah memangkas jarak, waktu, dan biaya dalam mengurus keperluan administrasi.
Di sisi lain, Yadi mengakui keberadaan layanan digital tetap memiliki manfaat. Namun tanpa dukungan infrastruktur jaringan yang stabil serta pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, manfaat SPBE dinilai belum dirasakan secara optimal.
“Nilai plusnya jadi tidak perlu berangkat ke tempat untuk mengurus sesuatu,” tambahnya.
Keluhan ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan SPBE, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses internet dan tingkat literasi digital yang belum merata. Evaluasi terhadap kualitas sistem, peningkatan jaringan, serta edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar layanan berbasis elektronik dapat berjalan sesuai harapan.(yga)