SUMEDANGEKPRES, CIMALAKA – Pemerintah Desa Cikole, Kecamatan Cimalaka, memilih memusatkan penggunaan Dana Desa tahun 2026 pada program ketahanan pangan di tengah berkurangnya alokasi anggaran yang diterima desa.
Kepala Desa Cikole Heri Setiadi mengatakan, Dana Desa tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian anggaran disebut dialihkan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kebijakan yang juga terjadi di banyak desa lain.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah desa tetap memprioritaskan program yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:Serahkan Sertipikat Hak Pakai untuk Lemhannas RI, Menteri Nusron: Perkuat Kepastian Hukum Aset NegaraPerangkat Desa Gotong Royong Dengan Warga Perbaiki TPT Ambruk
“Pada tahap pertama Dana Desa tahun anggaran 2026, kami mengalokasikan sekitar delapan puluh juta rupiah lebih untuk program ketahanan pangan.
Program ini tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan pemerintah pusat,” ujar Heri saat ditemui di kantornya, Kamis, (21/5).
Bagi pemerintah desa, ketahanan pangan kini bukan lagi sekadar program pelengkap pembangunan desa.
Kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi masyarakat membuat sektor pangan menjadi perhatian utama.
Karena itu, sebagian anggaran diarahkan untuk mendukung program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat desa.
Namun Dana Desa di Cikole tidak hanya difokuskan pada ketahanan pangan. Pemerintah desa juga tetap mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan, penanganan stunting, bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD), hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
Untuk program BLT-DD, Desa Cikole menetapkan enam keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat bantuan dari alokasi Dana Desa tahun ini.
Baca Juga:Kementrian ATR/ BPN Peringati Harkitnas ke-118, Gelar Upacara Dengan Semangat Jaga TunasDapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini
Meski sejumlah program prioritas tetap berjalan, Heri mengakui berkurangnya Dana Desa membuat banyak usulan pembangunan fisik dari masyarakat belum dapat direalisasikan.
Sejumlah kebutuhan infrastruktur desa masih harus menunggu kemampuan anggaran pemerintah desa.
“Dengan Dana Desa yang memadai, kami bisa lebih maksimal membangun untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Situasi itu membuat pemerintah desa harus lebih selektif menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Di satu sisi, kebutuhan pembangunan fisik tetap tinggi. Namun di sisi lain, pemerintah desa juga dituntut menjaga program sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan tetap berjalan.
Bagi Pemdes Cikole, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan pembangunan desa di tengah anggaran yang semakin terbatas.