SUMEDANGEKSPRES – Penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sumedang masih jauh dari target.
Berdasarkan data pada Command Center Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jum’at (13/11/2026), realisasi penerimaan dari sektor tersebut baru mencapai Rp497,7 juta atau 19,44 persen dari target Rp2,55 miliar.
Data tersebut tercantum dalam dashboard Online Retribution System (ORS) Pemkab Sumedang. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masuk dalam kode rekening 4.1.02.01.04 dan dikelola Dinas Perhubungan.
Baca Juga:Iuran Dibayar, Pungutan Jalan Terus: Ada Apa dengan Parkir Berlangganan Sumedang?IMM UNSAP Soroti Parkir Mahal di Sumedang, Minta Pemkab Lindungi UMKM Kecil Bukan Sekadar Menertibkan
Dengan capaian tersebut, penerimaan retribusi parkir masih menyisakan sekitar Rp2,06 miliar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
Angka ini menjadi perhatian karena penerimaan dari layanan parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat di ruang publik.
Dalam dashboard Command Center, target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebesar Rp2.559.831.372.
Sementara itu, realisasi yang ditampilkan mencapai Rp497,7 juta. Artinya, penerimaan baru berada di kisaran seperlima dari target.
Capaian tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi target pendapatan dari sektor parkir.
Namun, angka realisasi dalam dashboard belum menjelaskan faktor yang memengaruhi capaian tersebut.
Pemerintah Kabupaten Sumedang telah memiliki dasar hukum mengenai tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca Juga:Iuran Dibayar, Pungutan Jalan Terus: Ada Apa dengan Parkir Berlangganan Sumedang?Warga Keluhkan Banyaknya Tukang Parkir di Pinggir Jalan, Satpol PP Sarankan Tak Perlu Turun dari Motor
Dalam lampiran peraturan tersebut, tarif parkir harian antara lain ditetapkan Rp2.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga, Rp3.000 untuk kendaraan penumpang roda empat, serta Rp5.000 untuk kendaraan tertentu roda enam atau lebih.
Perda tersebut juga mengatur skema parkir berlangganan dan parkir insidental dengan besaran tarif sesuai jenis kendaraan dan ketentuan yang berlaku.
Data realisasi yang ditampilkan melalui Command Center menjadi salah satu instrumen keterbukaan informasi mengenai pendapatan daerah.
Melalui dashboard tersebut, masyarakat dapat memantau target dan realisasi sejumlah jenis retribusi yang dikelola perangkat daerah.
Untuk sektor parkir, capaian 19,44 persen menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dalam mengoptimalkan potensi penerimaan.***