SUMEDANGEKSPRES- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan pendapat akhir mengenai Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 dan penjelasan atas 6 Raperda Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna DPDR Kabupaten Sumedang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (17/11/2026).
Dikatakan Bupati Raperda APBD tahun anggaran 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan KUA dan PPAS yang telah dispakati antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 10 Aguatus 2026 dengan prioritas pemenuhan alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemenuhan alokasi anggaran wajib dan mengikat diantaranya untuk belanja gaji dan tunjangan ASN serta PPPK paruh waktu, alokasi dana desa, alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa. Alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik, pemenuhan anggaran jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat miskin. Pemenuhan anggaran pengadaan lahan untuk Pusat Pemerintahan Sumedang, dan pembangunan rumah potong hewan.
“Dengan telah disetujui bersama Raperda tentang tentang APBD tahun anggaran 2027, saya mengintruksikan kepada seluruh kepala SKPD agar memanfaatkan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, biaya cetak, publikasi dan seminar. Selain itu mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output dan outcome yang terukur, kemudian melakukan evaluasi secara mandiri oleh kepala SKPD agar keterbatasan anggaran tahun 2027 tidak mengurangi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Bupati Dony Ahmad Munir Motivasi Atlet Sumedang di Porprov Jabar: Tuntaskan Perjuangan hingga Akhir Resep cilok Goang bumbu mentah
Bupati juga menyampaikan penjelasan atas 6 Raperda Kabupaten Sumedang sebagai tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah tahun 2026.
“Keenam Raperda tersebut yakni, Raperda pengelolaan barang milik daerah, Raperda pembentukan Desa Galuhpakuan Kecamatan Cimanggung, Raperda pembentukan Desa Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Raperda pembentukan Desa Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal, Raperda pencabutan peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 3 tahun 2019 tentang fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, dan Raperda tentang pencegahan dan penannggulangan perilaku penyimpangan seksual,” terangnya.
Atas 6 Raperda Kabupaten Sumedang tahun 2026, Bupati mengharapkan dukungan, sinergi dan kerja sama yang baik dari pimpinan serta segenap anggota DPRD dalam melaksanakan pembahasan terhadap ke 6 Raperda tersebut, sehingga dapat dihasilkan peraturan daerah yang implementatif, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.
