SUMEDANGEKSPRES.COM – Anggota Komisi III DPRD Sumedang Drg H Rahmat Juliadi MHKes menyebut, sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Sumedang belum maksimal.
Sehingga, kata Rahmat, PPKM Darurat yang dimulai 3 Juli 2021 belum berdampak pada penurunan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Sumedang.
“Sosialisasi dirasa kurang maksimal, karena angka kasus juga masih tetap meningkat,” ujarnya kepada Sumeks, belum lama ini.
Baca Juga:Hampir Sepekan PPKM Darurat, Kasus Covid Tetap Masih MeroketGubernur Geram, Masih Didapati Perkantoran dan Industri Lakukan Aktifitas. Emil: Saya Pesan, Tindak Tegas
Tak hanya itu, Rahmat mengatakan, data yang diinformasikan kepada publik terkesan belum menunjukan kondisi real di lapangan. Bahkan masih terjadi perbedaan data antara RSUD dan Satgas Penanggulangan Covid-19.
“Ini tidak akurat. Yang tersampaikan ke publik ini belum menunjukkan kondisi real. Yang tidak terlaporkan juga masih banyak. Bahkan, data yang masuk saja update-nya masih berbeda,” papar Rahmat.
Di sisi lain, Rahmat menilai, penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp120 miliar, terbilang belum maksimal dalam penyerapan anggarannya.
Diketahui, anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga kebutuhan. Yakni penanggulangan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penanggulangan dampak sosial.
“Memang, ketiga hal itu perlu di-support, tapi ada skala prioritasnya. Yang paling utama ini adalah untuk penanggulangan kesehatan, ini harus di-support anggaran. Karena memang di tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan RS, kondisinya saat ini tidak memadai. Dan saat ini support untuk penanggulangan kesehatan terbilang sangat kecil. Yang artinya penyerapan anggaran pun dinilai sangat kecil tapi lambat,” paparnya.
Rahmat menekankan, pemerintah perlu memperhatikan honorium petugas kesehatan. “Itu hanya omongan saja, kenyataanya hanya satu kali saja, ke sininya tidak ada lagi. Nah anggaran yang diperuntukan situasi PPKM saat ini, salah satunya adalah honor petugas. Karena mereka harus benar-benar memastikan peraturan PPKM ini dijalankan. Sedangkan kerja mereka waktunya berkali-kali lipat, di saat rekan-rekan yang lain WFH bahkan hingga 100 persen,” terangnya.
Dengan semakin tingginya lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Rahmat menegaskan kepada pemerintah daerah, agar segera mencairkan BOK Puskesmas dan Insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan
Baca Juga:Abaikan PPKM Darurat, Enam Pelaku Usaha Terkena SanksiSandiaga Uno Apresiasi Luncurnya Buku Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN
“Para tenaga kesehatan sudah bekerja sekuat tenaga dengan berbagai keterbatasan yang ada. Sudah hampir 1,5 tahun selama pandemi ini, mereka yang berada di front line pelayanan langsung kepada masyarakat, tidak pernah merasakan dengan yang namanya WFH. Termasuk saat PPKM darurat saat ini, mereka terus bekerja siang dan malam, sehingga tidak heran banyak di antara mereka yang terpapar dan kelelahan,” tuturnya.