SUMEDANGEKSPRES.COM – Dengan diperpanjangnya PPKM Level 4, sistem ganjil genap akan terus diberlakukan di wilayah Kota Sumedang.
Kapolres Sumedang AKBP Eko Prastyo Robbyanto menjelaskan kebijakan penutupan/penyekatan jalan yang diberlakukan sebelumnya untuk membatasi mobilitas masyarakat adalah kebijakan yang berlaku jangka pendek atau tidak permanen.
“Oleh karena itu, Pemkab Sumedang bersama Polres Sumedang mencoba strategi Ganjil Genap sebagai strategi jangka panjang penanganan Covid 19 yang akan menggantikan penyekatan / penutupan jalan,” ujar Kapolres kepada awak media, baru- baru ini.
Baca Juga:Kelurahan Situ Tuntas Salurkan Bantuan Sosial PPKMMasa PPKM, Pengadilan Agama Tetap Wujudkan Pelayanan Prima
Menurutnya, penerapan ganjil genap terbukti lebih efektif dan dapat diadopsi sebagai strategi jangka panjang pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka penanganan pendemi.
“Dibuktikan dengan analisa kuantitas kendaraan yang melalui jalur sebelum dan sesudah kebijakan ganjil genap,” tandasnya.
Sebelumnya, penutupan jalan dilakukan secara ketat sampai gerobak para pedagang kaki lima tidak bisa melintasi jalur penyekatan. Hal itulah yang membuat water barrier maupun police line sebagai penutupan jalan selama ini sering digeser.
“Namun jika terus menerus dibiarkan diterobos oleh masyarakat, maka hal itu akan berimplikasi negatif terhadap wibawa aturan pemerintah daerah,” paparnya.
Oleh Karena itu, kata dia, perlu sebuah kebijakan yang dapat membiarkan gerobak pedagang kaki lima bisa lewat namun pembatasan mobilitas masyarakat tetap bisa dilakukan, yakni kebijakan ganjil genap tersebut.
“Secara logis kebijakan ganjil genap akan meningkatkan pendapatan dari pengemudi ojol, delman dan becak di tengah kota. Sehingga, diharapkan membantu meringankan beban hidup mereka di masa masa pendemi,” jelasnya.
Kapolres juga menjelaskan dalam pelaksanaannya kebijakan ganjil genap juga akan mencerminkan kolaborasi aparatur pemerintah yang solid. Karena, dalam penegakkan aturannya dibutuhkan kerjasama dari unsur TNI-Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.
Baca Juga:PPKM Harus Mengedukasi Masyarakat Secara MendasarDesa Cileles Bentuk Aplikasi Cileles Smart
“Kebijakan ganjil genap yang dicoba diimplementasikan di Sumedang haruslah dilihat sebagai dari perspektif ikhtiar pemerintah daerah dalam menangani Covid 19 melalui pembatasan mobilitas masyarakat dengan cara yang lebih humanis,” pungkasnya. (kga)