Ridwan Solichin Ajak Para Kades Pahami Nilai-Nilai Pancasila

Ridwan Solichin Ajak Para Kades Pahami Nilai-Nilai Pancasila
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ridwan Solichin bersama Kepala Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Eddy Setiawan SH. (Engkos Koswara/SUMEKS)
0 Komentar

SUMEDANGEKSPRES.COM, Cimanggung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ridwan Solichin melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan untuk memberi arti lebih kepada masyarakat tentang idiologi Pancasila Undang-undang 1945 tentang konstitusi negara dan keutuhan NKRI serta merawat kebhinekaan.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Desa Sindanggalih tersebut dihadiri para kepala desa se- Kecamatan Cimanggung, unsur kecamatan, kepolisian serta Koramil.

Menurut Ridwan Solichin, Indonesia adalah negara besar, yang harus punya mimpi besar bagaimana agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, punya pendidikan layak dan sehat.

Baca Juga:Pemkab Bandung Buka Trayek Baru Lintasi RS OtistaIwan: Siapkah Pariwisata Sumedang Raup Untung?

“Ini merupakan kebutuhan dasar yang harus diperjuangkan bersama-sama. Jangan sampai program kita tidak menyentuh kepada segmen tadi,” ujarnya kepada Sumeks.

Makanya, kata Ridwan dirinya membuat gerakan desa sukses itu tujuanya agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, punya pendidikan layak dan sehat.

“Kalau sakit-sakitan, pendidikan tidak layak serta ekonomi dibawah ini yang jadi kehawatiran bagi kami,” ungkapnya.

Ridwan juga mengaku, dalam kondisi covid saat ini bisa dirasakan cukup berat dari sisi pendidikan mengeluhkan terkait pendidikan anak yang masih daring sedangkan ekonomi dalam keterbatasan, bahkan untuk internet juga kebutuhanya cukup tinggi.

“Masyarakat ini kita gandeng melalui gerakan desa sukses, sedikitnya bisa meringankan. Untuk internet gratis memang sangat sulit karena biaya cukup tinggi, tapi kita perjuangkan untuk biaya murah saja,”ucapnya.

Termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga juga ekonomis desa melalui BumDes. Jadi dengan adanya biru desa ini bisa dikelola oleh BumDes untuk bisa mendapatkan pendapatan asli desa.

“Bayangkan seandainya dikelola oleh BumDes dan masyarakat bisa lancar pembayarannya. Nantinya keutunganya sendiri buat BumDes itu sendiri. BumDes buat siapa? ya buat masyarakat lagi tentunya,”tuturnya. (kos)

0 Komentar