sumedangekspres – Strategi Kementerian ATR/BPN Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Reforma Agraria, isu krisis pangan menjadi momok yang mengkhawatirkan. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mendukung strategi pemerintah dalam menghadapi krisis pangan.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat menerima audiensi dari Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO), di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN, pada Selasa 29 November 2022.
“Krisis pangan adalah konsen kami, yang mana itu juga sesuai dengan permintaan presiden. Jadi, kami juga mempunyai rencana-rencana besar untuk hal tersebut,” ujar Hadi Tjahjanto.
Baca Juga:Bom Meledak Di Afganistan Tewaskan 15 OrangLirik Dan Terjemahan Wild Flower – RM BTS ft Youjeen
Cara yang dilakukan kementrian terkait rencana besar, yaitu dengan terus melanjutkan program Reforma Agraria. Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN telah melakukan penataan aset dalam skema Reforma Agraria melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, di mana masing-masing skema memiliki target sejumlah 4,5 juta hektare.
Strategi Kementerian ATR/BPN Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Reforma Agraria Dalam skema tersebut, salah satu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat dimanfaatkan dalam menghadapi krisis pangan, yakni tanah bersumber dari pelepasan kawasan hutan yang tidak produktif, yang nantinya tanah tersebut akan diredistribusi kepada masyarakat.
Namun, Kementerian ATR/BPN tidak serta-merta memberikan aset tanpa adanya akses. Oleh sebab itu, pemberian aset akan dibarengi dengan pemberian pemberdayaan. “Salah satunya rencana saya untuk terus melanjutkan pemberian aset dan akses terhadap masyarakat termasuk masyarakat adat,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
“Skemanya bagaimana? Setelah mendapat redistribusi, kita berikan sertipikat, lalu kita buatkan satu koperasi, kita buatkan pelatihan. Kita juga carikan _off taker_ untuk membeli semua hasil dari petani tersebut. Sehingga, petani diberi kepastian produknya akan terjual dan ekonomi akan meningkat. Jadi tujuan presiden meningkatkan pertanian, kemudian untuk menghindari krisis pangan, itu bisa tercapai karena hasilnya akan optimal,” terang Hadi Tjahjanto.
Dari penjelasan Hadi Tjahjanto, Kepala Perwakilan FAO, Rajendra Aryal merespons bahwa Indonesia memang merupakan negara terpenting bagi FAO. Menurutnya, hal ini adalah kesempatan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dan FAO sebagai langkah menghadapi krisis pangan. “Ini adalah kesempatan yang baik, kita tingkatkan kerja sama, kita lakukan lebih lagi untuk terus menghadapi krisis pangan,” tuturnya.