sumedangekspres – Sepuluh negara Uni Eropa (UE) pada Rabu (1/3/2023) menyerukan perombakan sistem pasar tunggal untuk meningkatkan daya saing regional, khususnya dalam mengungguli potensi Amerika Serikat dan China di sektor energi bersih. Seruan itu diberikan dalam bentuk surat kepada eksekutif Komisi Eropa.
Eksekutif Komisi Eropa dapat mengusulkan undang-undang Uni Eropa yang baru. Eksekutif Komisi Eropa terdiri dari perdana menteri Belgia, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Irlandia, Latvia, Lituania, Belanda, dan Slovakia.
“Perhatian politik telah difokuskan pada langkah-langkah jangka pendek, mengingat harga energi yang tinggi dan persaingan global yang lebih tegas di sektor teknologi bersih,” kata 10 pemimpin Uni Eropa dalam surat tersebut.
Baca Juga:Pemkab Sumedang Berkolaborasi Dengan AntaraPrimogem dan Mora Gratis, Ini Cara Klaim Kode Redeem Genshin Impact 3.5 Maret 2023!
Yang dibutuhkan Uni Eropa saat ini adalah strategi daya saing jangka panjang, untuk bersaing dengan pesaing global utama. Para anggota Uni Eropa mendesak topik tersebut dibahas pada KTT Uni Eropa berikutnya, yakni 23-24 Maret.
Anggota Uni Eropa memandang dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina, dan Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, sejadinya telah menurunkan daya saing Uni Eropa. Eropa membutuhkan strategi jangka panjang untuk daya saing dan produktivitas, yang melengkapi inisiatif terbaru Komisi dari Green Deal Industrial Plan.
Surat itu mengatakan, pasar tunggal Uni Eropa memerlukan perombakan, mencatat bahwa sektor jasa Uni Eropa yang menghasilkan lebih dari dua pertiga produk domestik bruto Eropa, sangat penting. Sebagaimana industri teknologi bersih, seperti produksi baterai atau instalasi hidrogen.
Para pemimpin Uni Eropa mengatakan bahwa, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi harus ditekankan di kawasan. Mereka juga mendesak kemajuan yang lebih cepat pada proyek Pasar Modal Uni Eropa, yang bertujuan untuk mempermudah perusahaan-perusahaan dalam memanfaatkan modal swasta. Tetapi kemajuan proyek ini cukup lambat sejak 2014, dikarenakan perbedaan antara 27 pemerintah Uni Eropa. ***