sumedangekspres – Sejarah IPDN Saat Jaman Belanda Pelaksanaan pembinaan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang muncul melalui proses sejarah yang panjang.
Kiprah rintisannya dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan didirikannya sekolah latihan negeri bernama Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), Opleiding School Indien Ambtenaren (OSIBA).
Para lulusan itu sebenarnya dibutuhkan dan dipekerjakan untuk memperkuat administrasi pemerintahan Hindia Belanda.
Baca Juga:Sejarah Sumedang Jaman BelandaSejarah Indonesia Pada Periode Prasejarah
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dipisahkan dari pemerintahan yang dipimpin langsung oleh masyarakat atau kelompok pribumi, yaitu Binnenlands Bestuur Corps (BBC), dan pemerintahan yang dipimpin langsung oleh orang atau kelompok pendaratan.
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, sesuai dengan susunan sistem pemerintahan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kebutuhan kader pegawai negeri untuk memenuhi tugas-tugas pemerintahan baik pusat maupun daerah semakin meningkat sesuai perkembangan zaman.
persyaratan. . untuk pengembangan manajemen. Untuk mengatasi kekurangan kader pamong praja pada tahun 1948 didirikanlah lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas Pangreh Praja (SMT) yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pamong Praja (SMPAA) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. ) di Jakarta dan Makassar.
Pada tahun 1952, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus C-Service (KDC) di kota Malang, Jawa Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan personel Kelas D yang bersedia menggunakannya dalam pelaksanaan tugasnya.
Selain itu KDC 1954 juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram.
PERIODE APDN DAERAH (1956-1989)
Sejarah IPDN Saat Jaman Belanda Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan yang semakin kompleks, menyeluruh, dan dinamis, pembinaan aparatur Kementerian Dalam Negeri pada tingkat kursus dinilai masih kurang.
Sebaliknya, pada 17 Maret 1956, di Malang, Jawa Timur, pemerintah mensponsori pendirian Akademi Administrasi Dalam Negeri (APDN).
Baca Juga:Sejarah Agama Hindu Di BaliSejarah Kerajaan Mataram Kuno
APDN Kota Malang merupakan APDN nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956, diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang Jawa Timur dengan direktur pertama Bapak Raspio Woerjodiningrat.