Setelah spill gagasan, Najwa Shihab membuka Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Anies Baswedan dan bertanya terkait skema pembiayaan yang digunakan saat melakukan kampanye.
“Bukan mengumpulkan dana, tapi melakukan fundraising,” jawab Anies. Fundraising di setiap daerah akan dilakukan oleh Anies dan koalisi untuk melakukan pembiayaan pada kegiatan kampanye yang akan dilakukan.
Selanjutnya, perbincangan dilakukan dengan melihat tentang topik apa yang akan dibahas berdasarkan hasil polling dari pilihan topik yang tersedia. Topik pertama yang diangkat adalah korupsi dan penegakan hukum.
Baca Juga:Rekomendasi gedung pernikahan di Cimalaka: Tempat luas dan bikin acaramu sukses!Tips Memilih Gedung Pernikahan: Lakukan sebelum kamu menyesal!
“Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan?” tanya Najwa, dalam topik bahasan pertama.
Dari pertanyaan tersebut, Anies menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan lembaga kepolisian yang akuntabel, transparan, dan bersih. Oleh karena itu, Anies akan memperbaiki mekanisme akuntabilitas dalam lembaga kepolisian. Dalam hal anggota polisi bermasalah harus menjadi subjek yang wajib diperiksa. Pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian juga dapat turut dilakukan. Anies menegaskan bahwa kata kunci kaitannya dengan topik kepolisian adalah transparansi akuntabilitas.
Selanjutnya, mengenai korupsi, Najwa bertanya mengenai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi lembaga di bawah eksekutif melalui revisi Undang-Undang (UU) KPK.
“KPK harus lebih independen lagi. KPK juga harus lebih diawasi,” tegas Anies. Dalam hal ini Anies sepakat bahwa KPK harus kembali menjadi lembaga independen dengan regulasi mengenai pengawasan juga harus lebih ketat.
Topik bahasan selanjutnya adalah mengenai lapangan pekerjaan. Pada bahasan ini lebih ditekankan kepada agenda prioritas lapangan pekerjaan yang akan Bacapres Anies usung.
Dalam agenda prioritas lapangan pekerjaan, Anies mengawali dengan keadaan saat ini yang dinilai rumit dalam hal pemberian izin oleh Pemerintah untuk membuka usaha online dengan alasan, pasar online bukan merupakan zona usaha. Namun, satu gagasan diberikan Bacapres Anies dengan nantinya akan melakukan IUMK, seperti yang sebelumnya telah diterapkan di DKI Jakarta, sehingga UMKM dapat berjualan online dengan memiliki IUMK dan NPWP.
Memasuki sesi berikutnya yakni QnA, turut dibahas mengenai topik kebebasan berpendapat dan konflik di Rempang. Dalam konflik Rempang, Anies lebih condong untuk melihat dari sisi kebijakan strategis dan RPJP serta RPJMN.