Menariknya bahwa di tengah penilaian kemunduran demokrasi Indonesia belum terjadi adanya konflik berdarah yang memperparah situasi politik nasional dan daerah. Meskipun, potensi konflik itu sangat besar, terutama pada saat pilkada, pileg, dan pilpres berlangsung.
Gelombang kemunduran demokrasi global Dinamika politik dinasti yang dinilai menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi Indonesia era Jokowi bisa dilihat secara global. Awal milenium ketiga muncul kecenderungan kemunduran demokrasi secara global. Sejak Nehru, India berkembang menjadi negara yang sangat demokratis, tetapi kemudian terkikis habis ketika Narendra Modi menjadi presiden.
Salah satu pertanyaan yang perlu didalami oleh para ilmuwan politik global ialah mengapa para pemimpin populis (Jokowi, Narendra Modi, Erdogan, dll) yang lahir dari proses demokrasi, cenderung tidak mampu menjalankan pemerintahannya secara demokratis? Indonesia masih bisa keluar dari kecenderungan demokrasi global dengan dua cara. Pertama, memperkuat civil society.
Baca Juga:Tissa Biani dibandingkan dengan Dewi Persik: Sikapnya jadi sorotan publikViral selebgram yang diduga pelakor: Dijatah 20 juta perbulan?
Francis Fukuyama, seorang filsuf ilmuwan politik, mengatakan salah satu kelemahan proses demokrasi di Indonesia ialah rendahnya partisipasi politik civil society. Sudah saatnya masyarakat sipil meninggalkan sikap apatis dalam politik dan mulai membangun daya kritis terhadap politik dinasti yang saat ini mulai dibangun oleh Jokowi. Kedua, memilih pemimpin yang paham demokrasi, bukan pemimpin populis.
Tugas ini menjadi tanggung jawab partai politik yang ada di Indonesia. Hal ini memang tidak untuk dijalankan di tengah budaya demokrasi yang mengutamakan elektabilitas, bukan kapasitas intelektual yang lahir dari proses pendidikan dan pengalaman politik. Pemimpin yang memahami demokrasi adalah pemimpin yang tahu menggunakan sistem pemerintahan untuk kepentingan publik, dan bukan sebaliknya. Konstitusi telah memberikan kanal kepada partai politik untuk mencari pemimpin yang paham demokrasi Indonesia.
Itulah informasi mengenai Putusan MK tentang batas minimal usia calon presiden.