sumedangekspres– Putusan MK tentang batas minimal usia calon presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang jadi sorotan publik karena putusan mengenai batas minimal usia calon presiden (capres) telah memuluskan jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Publik kemudian menuduh Jokowi telah menancapkan politik dinasti. Apalagi beliau dianggap bungkam dan tidak bertindak di tengah persoalan ini. Kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pasangan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2024 dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi tidak membangun politik dinasti. Definisi politik dinasti kontemporer Akar pemahaman politik dinasti bisa ditelusuri dalam jejak sistem pemerintahan monarki. Ciri utama monarki ialah sistem dan undang-undang melekat pada raja karena ia dianggap pahlawan dan dewa penyelamat.
Hal itu tentu melahirkan sikap otoriter dan kehendak sang raja untuk melanjutkan kekuasaan yang tidak lari jauh dari lingkaran kekeluargaan. Masyarakat yang masih kental dipengaruhi teologi dan belum memahami politik, tentu akan menerima sistem tersebut. Di sini jelas bahwa politik dinasti itu warisan kekuasaan karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Politik dinasti pada zaman monarki dianggap wajar. Masyarakat yang hidup dalam sistem demokrasi kontemporer tentu melihat ada pemisahan tegas antara sistem dan masyarakat. Presiden merupakan fungsi dan bagian dari sistem yang telah diberi mandat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagi kepala negara. Secara politik, kepala negara bisa memengaruhi sistem untuk kepentingan keluarga atau kelompok.
Baca Juga:Tissa Biani dibandingkan dengan Dewi Persik: Sikapnya jadi sorotan publikViral selebgram yang diduga pelakor: Dijatah 20 juta perbulan?
Daya pengaruh politik kepala negara demi kepentingan keluarga inilah yang disebut politik dinasti zaman kontemporer. Dari uraian di atas kita bisa melihat ada pergeseran makna politik dinasti. Dalam sistem monarki, politik dinasti itu dimaknai sebagai pengaruh langsung raja sebagai sistem untuk mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Sementara pada era kontemporer yang kental dengan demokrasi, kita bisa memaknai politik dinasti sebagai pengaruh tidak langsung dengan mengintervensi dan menggunakan sistem demi langgengnya kekuasaan anak. Kemunduran demokrasi Indonesia Gambaran politik dinasti Jokowi memperpanjang catatan buruk tentang demokrasi di Indonesia sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.