sumedangekspres – Sri Mulyani: Tanpa Pembiayaan, Atasi Perubahan Iklim Cuma Jadi Mimpi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam mengatasi perubahan iklim dalam acara World Bank Event yang diselenggarakan melalui YouTube Think Policy.
Menurutnya, upaya global untuk mengatasi persoalan iklim memerlukan rencana pembiayaan yang konkret, dan tanpa itu, agenda perubahan iklim hanya akan menjadi mimpi belaka.
Baca Juga:Biadab! 3 Mahasiswa Palestina di Amerika Tiba-tiba DitembakTingkatkan Kualitas UMKM Sumedang Melalui Workshop UMKM Digdaya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa terkadang anak muda memiliki pandangan bahwa cita-cita dapat terwujud tanpa konsekuensi.
Namun, menurutnya, terdapat trade-off atau pertukaran seimbang yang harus dilakukan, terutama dalam konteks transisi ke energi hijau.
Aspek ini, menurutnya, harus dipertimbangkan secara rinci.
Dalam upayanya untuk mendukung transisi ke energi hijau, Sri Mulyani mengakui kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari investor dan manajer dana besar.
Dia menekankan bahwa perubahan iklim tidak hanya sebatas pada energi terbarukan, tetapi juga melibatkan aspek kompleks seperti transmisi dan distribusi, transportasi publik, pengelolaan hutan, penggunaan lahan, dan pengelolaan limbah.
Meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah, Menteri Keuangan mengumumkan peluncuran Just Energy Transition Partnership (JETP) oleh pemerintah Indonesia.
Melalui kemitraan ini, Indonesia diharapkan menerima dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 330 triliun dari sektor publik dan swasta global.
Dari jumlah tersebut, 50% berasal dari sektor publik, yang didukung oleh negara-negara G7, Norwegia, dan Denmark.
Baca Juga:ILUNI UI dan Sadewa Adakan Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah di SumedangWarga Bobos Tidak Terisolir Lagi, Jembatan Gantung Menyambung Hidup dan Penghidupan
Sementara itu, 50% sisanya akan berasal dari sektor swasta, termasuk anggota Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFFANZ), seperti Bank of America, HSBC, Citibank, Standard Chartered, MUFG, dan Macquarie.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa skema pendanaan JETP mencakup pinjaman lunak, hibah, jaminan, dan pinjaman dengan suku bunga pasar.
Program ini memiliki empat objektif utama, yakni mengurangi 290 megaton CO2 pada tahun 2030, mendukung kebijakan pensiunan diri pabrik PLTU batubara, mengakselerasi peluncuran pembangkit listrik energi terbarukan (EBT) untuk mencapai target 34% dari pembangkit listrik nasional pada tahun 2030, serta mendukung komunitas yang terdampak imbas kebijakan transisi energi.
Pemerintah Indonesia juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membentuk kemitraan antara sektor publik dan swasta, khususnya dalam mengatasi isu perubahan iklim di sektor transportasi publik dan manajemen limbah.