sumedangekspres – Pengkajian Bendungan Cihamerang Pemda Sumedang Dengan Kementrian PUPR untuk Solusi Cepat! Pemerintah Kabupaten Sumedang tengah menghadapi tantangan serius dengan jebolnya Bendung Cihamerang, yang menjadi dampak dari proyek Tol Cisumdawu.
Seiring kondisi warga sekitar yang masih mengungsi, Pemerintah Daerah (Pemda) Sumedang mengejutkan Kementrian PUPR dengan desakan agar segera melakukan kajian mendalam terhadap masalah ini.
Pengkajian Bendungan Cihamerang Pemda Sumedang Dengan Kementrian PUPR
Menurut Pj Sekda Sumedang, Tuti Ruswati, langkah-langkah konkret sudah diambil dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti PT CKJT, BPPJN, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jawa Barat, BPBD, Satpol-PP, dan steakholder Rancakalong dalam rapat di Kantor Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).
Baca Juga:Pj Sekda Sumedang Kerja Sama Indonesia Japan Business Networking: Sinergi Teknologi dan Perekonomian Kabupaten Menuju Puncak PrestasiPertamina Siap Pensiunkan Pertalite RON 90, Bakar Semangat dengan Pertamax Green 92
Tuti menjembatani dialog antarpihak untuk mencari solusi terbaik terkait Bendung Cihamerang.
Meskipun ada kajian yang sudah rampung, Tuti mengungkapkan bahwa perubahan kondisi lapangan, khususnya jebolnya bendungan pada 8 Januari 2024, membuat diperlukan kajian ulang.
Tindakan ini diambil untuk memastikan tingkat keamanan bagi warga sekitar. Tim ahli dari Kementrian PUPR diharapkan segera terlibat dalam mengevaluasi situasi dan memberikan rekomendasi yang tepat.
Tuti menegaskan, meskipun belum ada desain permanen, langkah-langkah proaktif seperti pemantauan kondisi berkala dan koordinasi dengan tim ahli akan dilakukan.
Hasil kajian BMKG menyatakan bahwa curah hujan tinggi di sekitar Bendung Cihamerang dapat berlanjut hingga 19 Desember 2024, menambah urgensi penanganan.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jawa Barat, Yulianti Kiki Sari, juga turut angkat bicara.
Ia menyatakan perlunya pendampingan teknis dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Marga, dan Dirjen Sumberdaya Air Kementerian PUPR.
Baca Juga:PPATK Seret Parpol Baru dengan Transaksi Fantastis Triliunan! Sekjen PSI Angkat Bicara Kami Bukan Partai Baru!Aksi Mulia TNI-Polri Lahan Kritis di Kaki Gunung Geulis Dihijaukan dengan 2000 Pohon
Koordinasi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Terkait rencana pembuangan keluar yang direncanakan pada tahun 2022, Yulianti mengungkapkan kendala perizinan yang menjadi hambatan.
Ia berharap kajian terbaru segera keluar untuk memberikan kepastian dan menuntaskan persoalan ini.
Sementara itu, warga sekitar bendungan harus bersiap menghadapi potensi evakuasi yang mungkin diperlukan jika hasil kajian menyatakan kondisi tidak aman.