sumedangekspres – Dalam sidang kasus pelanggaran etik terkait pungutan liar atau pungli di Rutan KPK yang digelar oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (15/2/2024), terkuak besaran biaya yang diperlukan untuk menyelundupkan handphone ke dalam rutan tersebut.
Menyeludupkan handphone ke dalam Rutan KPK ternyata memerlukan biaya yang cukup besar, mencapai Rp 20 juta.
Tak hanya itu, biaya bulanan untuk penggunaan handphone di dalam rutan juga tidak murah, sekitar Rp 5 juta per bulan.
Baca Juga:TKN Prabowo-Gibran Minta Tim Pemenangan Tetap Fokus Selama Proses Rekapitulasi SuaraJokowi: Jika Ada Kecurangan di Pemilu Laporkan Ke Bawaslu
Selain biaya tersebut, petugas rutan KPK juga memberikan fasilitas lain kepada para tahanan, seperti memasukkan barang atau makanan ke dalam rutan, serta memfasilitasi para tahanan untuk mengisi daya handphone dan powerbank mereka.
Para tahanan yang ingin memiliki handphone di dalam rutan tersebut diketahui mengumpulkan uang melalui sistem yang dikenal sebagai ‘Korting’.
Dalam sistem ini, tahanan yang lebih tua atau dihormati di dalam rutan bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dari tahanan lainnya.
Uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada seorang perwakilan petugas yang disebut ‘Lurah’.
‘Lurah’ tersebut kemudian membagikan uang tersebut kepada para petugas Rutan KPK secara bulanan. Praktik pungutan liar ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2023.
Praktik pungutan liar atau pungli di dalam Rutan KPK ini tentu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika.
Hal ini merusak citra lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh integritas dan keadilan.
Baca Juga:Permasalahan yang Dihadapi Mengenai Fungsi Aplikasi Sirekap Pemilu 20246 Kandungan yang Umum Ditemukan Jika Anda Mengkonsumsi Suplemen Pemutih Kulit
Keberadaan handphone di dalam rutan juga dapat menjadi potensi risiko penyalahgunaan, seperti berkomunikasi dengan pihak luar yang mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal atau korupsi.
Diharapkan, pengungkapan besaran biaya dan praktik pungutan liar di Rutan KPK ini dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistem dan meningkatkan pengawasan terhadap petugas rutan serta tahanan.***