sumedangekspres, CIMANGGUNG – Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, memberikan teguran keras kepada pengembang perumahan yakni PT Yoda yang diduga menjadi penyebab banjir di Dusun Cikalama RW 10, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung. Teguran tersebut disampaikan langsung Asep Kurnia, yang akrab disapa Akur, saat meninjau lokasi banjir di desa tersebut.
Akur menghubungi pihak pengembang dari lokasi banjir dan memberikan instruksi tegas agar segera melakukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Jangan banyak rapat, kerjakan apa yang bisa dikerjakan sekarang. Masyarakat butuh aksi nyata, bukan janji,” ujar Akur melalui sambungan telepon dengan seseorang bernama Asep pengembang PT Yoda, baru-baru ini.
Baca Juga:Tidak Ada Alasan Warga Sumedang Tak Bisa Baca Al QuranWarga Sindangpakuon Gotong Royong Bersihkan Dampak Banjir
Akur menegur pengembang setelah mendapat informasi/keterangan dari pihak Desa Sindangpakuon yang menyampaikan salah satu penyebab banjir adalah aktivitas penataan lahan yang dilakukan oleh PT Yoda untuk pembangunan perumahan. Hal tersebut menimbulkan dampak serius bagi warga sekitar yang terdampak banjir.
Akur menegaskan, penanganan banjir harus menjadi prioritas utama dan meminta pengembang bertanggung jawab penuh atas masalah yang terjadi.
“Saya minta kepada PT Yoda agar serius menangani masalah ini. Jika tidak, kami akan panggil mereka ke kantor DPRD untuk memberikan penjelasan lebih lanjut,” tegasnya.
Selain itu, Akur juga meminta pemerintah desa dan kecamatan untuk memantau langkah-langkah yang diambil oleh pihak pengembang. Ia berharap ada laporan konkret mengenai upaya penanganan yang dilakukan, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban.
Kejadian ini menjadi sorotan publik karena banjir yang terjadi telah mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kerugian materiil. Warga Dusun Cikalama mendesak pihak terkait untuk segera mencari solusi, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dengan situasi tersebut, Akur memastikan pihaknya akan terus mengawal dan memantau perkembangan di lapangan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini soal kepentingan masyarakat banyak, dan tanggung jawab semua pihak untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.(kos)