sumedangekspres, CIMANGGUNG – Polsek Cimanggung melakukan monitoring terhadap kegiatan audensi atau musyawarah warga yang mengatasnamakan masyarakat Desa Cikahuripan. Pertemuan tersebut digelar di aula Desa Cikahuripan, Kamis (27/2), dengan tujuan meminta penjelasan dari Kepala Desa dan perangkat desa terkait transparansi penyerapan anggaran Dana Desa serta biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kegiatan dihadiri oleh Kanit Binmas Polsek Cimanggung, Kepala Desa Cikahuripan Vera Faisal, Ketua BPD Desa Cikahuripan Rosid Rosidin, Kanit Patroli Ipda Juhaeri, Kanit Provos Aiptu Mamat, para kepala dusun, RT/RW se-Desa Cikahuripan, serta sekitar 40 warga simpatisan yang tergabung dalam Tim 9 yang dipimpin Wawan Nuryadin.
Warga mendatangi kantor desa sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada 20 Februari 2025. Mereka menyatakan belum puas dengan penjelasan sebelumnya dan kembali mempertanyakan beberapa hal.
Baca Juga:Sambut Ramadan, Ratusan Santri Pawai Syi'ar dan Da'wah di Jatinangor Tradisi Munggah Sambut Puasa, Abuya: Hadirkan Bahagia datangnya Bulan Suci Ramadan
Diantaranya, Biaya pengurusan PTSL yang seharusnya sebesar Rp150 ribu, tetapi di lapangan ditemukan adanya biaya pengurusan di atas angka tersebut. Kemudian, Transparansi penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2023/2024.
Kemudian yang terakhir, Ketidakmerataan program pembangunan di tiap RW. Dalam forum tersebut, Kepala Desa Cikahuripan Vera Faisal menegaskan, pihaknya telah menjalankan program sesuai prosedur.
“Kami selalu berusaha transparan dalam penggunaan anggaran desa. Jika ada ketidaksesuaian di lapangan, mari kita cari solusinya bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Cikahuripan Rosid Rosidin juga menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan klarifikasi kepada warga.
“Kami akan memastikan bahwa semua program pembangunan berjalan dengan adil dan merata,” katanya.
Musyawarah berjalan dengan aman serta kondusif. Polsek Cimanggung memastikan situasi tetap terkendali selama berlangsungnya pertemuan antara warga dan perangkat desa. (red)