RENCANA pembangunan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) di Kecamatan Cimanggung seperti berjalan di tempat. Lahan disebut telah tersedia, namun kepastian dari Pemerintah Kabupaten Sumedang tak kunjung muncul. Proyek yang berkali-kali diusulkan itu kembali berada dititik abu-abu: antara rencana dan penundaan.
Di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan layanan kesehatan justru kian mendesak. Cimanggung berkembang sebagai kawasan padat dengan mobilitas tinggi. Namun fasilitas kesehatan yang mampu melayani rawat inap belum memadai. Warga harus bergantung pada layanan di luar kecamatan untuk penanganan lebih lanjut.
Situasi ini tentunya memantik sorotan. Pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Juga:Tugu ”Wilujeng Sumping” Sumedang Kusam, Warga: ”Pak Dedi Yeuh Tinggal”Disdukcapil Sumedang Evaluasi Layanan, Keluhan Soal Waktu hingga Fasilitas Dibenahi
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cimanggung, Abah Yayan, mengatakan usulan pembangunan Puskesmas DTP bukan barang baru. Ia menyebut wacana itu berulang kali muncul dalam forum perencanaan pembangunan, namun tak pernah berujung pada realisasi.
”Ini bukan usulan kemarin sore. Hampir setiap tahun dibahas, tapi hasilnya selalu sama tidak ada kejelasan,” ujarnya kepada Sumeks, Selasa (29/4)
Menurut dia, kebutuhan fasilitas kesehatan dengan layanan perawatan sudah berada pada titik mendesak. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas wilayah yang tinggi menuntut layanan kesehatan yang lebih lengkap dan cepat diakses.
Ketika fasilitas terbatas, warga menghadapi konsekuensi. Dalam kondisi darurat, waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan menjadi faktor krusial. Tanpa layanan rawat inap di wilayah sendiri, penanganan kerap tertunda.
”Jangan sampai masyarakat terus diberi harapan tanpa kepastian. Kalau memang akan dibangun, segera jalankan. Kalau ada kendala, sampaikan secara terbuka,” kata Abah Yayan.
Ia juga menyoroti aspek perencanaan. Menurutnya, ketersediaan lahan seharusnya menjadi titik awal percepatan, bukan justru berhenti di sana. Bila pembangunan tak bergerak meski lahan sudah ada, maka yang perlu dievaluasi adalah keseriusan dalam perencanaan dan penganggaran.
Sorotan terhadap lambannya realisasi pembangunan ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah program infrastruktur dasar di berbagai wilayah kerap menghadapi persoalan serupa: muncul dalam perencanaan, namun tertahan dalam implementasi.