sumedangekspres, – Penanganan bencana di Kabupaten Sumedang kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, dr. Iwan Nugraha, menilai bahwa meskipun respons cepat dalam situasi darurat sudah cukup baik, pemerintah daerah masih lemah dalam mitigasi dan tindak lanjut pascabencana.
“Saya kira dari sisi response time sudah cukup baik. Tapi mitigasi dan follow-up-nya sangat lemah. Ini yang harus diperbaiki,” ujar Iwan.
Salah satu contoh yang ia soroti adalah penanganan banjir akibat luapan Sungai Cimande. Dalam rapat beberapa waktu lalu, pihaknya telah merekomendasikan pembentukan posko banjir untuk mempermudah koordinasi evakuasi dan distribusi bantuan. Namun hingga kini, posko tersebut belum juga terealisasi.
Baca Juga:Hilang Kendali, Dobel Kabin Hantam Pembatas Jalan Tol CisumdawuLagi-lagi Banjir Terjang Cimanggung, Puluhan Warga Ngungsi di Kantor Kecamatan
“Baru katanya mau dibuat. Ini kan lamban sekali,” tambahnya.
Akibatnya, warga terdampak kebingungan mencari tempat untuk mengadu, sementara masyarakat yang ingin memberikan bantuan tidak tahu harus menyalurkannya ke mana. Distribusi bantuan pun menjadi tidak terkoordinasi, berisiko menumpuk di satu titik sementara wilayah lain kekurangan.
Kondisi ini bukan pertama kali terjadi. Iwan juga menyinggung bencana longsor di Cimanggung pada 2021 lalu menewaskan puluhan orang termasuk Danramil Cimanggung dan petugas lainya yang hingga kini belum mendapatkan penanganan memadai. Lahan bekas longsoran masih dibiarkan begitu saja tanpa upaya penguatan struktur tanah atau vegetasi. Lebih parahnya, warga yang sempat mengungsi kini kembali menempati rumah-rumah mereka di area rawan tanpa ada intervensi dari pemerintah.
“Saya kira ini hanya tinggal menunggu waktu sampai kejadian serupa terulang. Seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah, bukan hanya sekadar menunggu viral baru bergerak,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa koordinasi dalam penanggulangan bencana harus diperkuat, terutama di BPBD. Sebagai ex officio Kepala BPBD, Sekda Sumedang dinilai harus lebih serius dalam menjalankan tugasnya.
“Harus ada orkestrasi yang jelas dalam penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan. Jangan hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi dan viral di media,” pungkasnya. (***)