JATINANGOR – Pemerintah Kabupaten Sumedang menorehkan langkah penting dalam penataan aparatur sipil negara. Pada Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-54 yang digelar di Pusat Pemerintahan Sumedang, Senin pagi, sebanyak 5.408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Penyerahan SK ini menjadi momentum besar dalam penyelesaian status tenaga honorer yang selama bertahun-tahun berada di titik ketidakpastian. Dari total jumlah tersebut, tercatat 1.491 guru, 656 tenaga kesehatan, dan 3.261 tenaga teknis telah mendapatkan kepastian status melalui kebijakan terbaru Pemkab Sumedang.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyebut pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini sebagai kebijakan strategis untuk menata ulang sistem kepegawaian sekaligus menguatkan fondasi pelayanan publik.
Baca Juga:Serum Korea dengan Teknologi WoW Capsule, Solusi Kulit Kusam, Flek, dan Garis HalusKader Muda IPNU IPPNU Sumedang Didorong Kuasai Ruang Digital
“Kegiatan ini dalam rangka menuntaskan tenaga honorer yang selama ini menghadapi ketidakjelasan status, dan menyelaraskan sistem manajemen ASN yang lebih profesional,” tegasnya dalam amanat upacara.
Dony menegaskan, skema paruh waktu bukan berarti posisi mereka hanya sebagai pelengkap birokrasi. Justru, PPPK Paruh Waktu menjadi bagian dari desain baru pelayanan publik yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan komitmen kerja.
“Saudara adalah bagian penting dari pelayanan publik Sumedang. Meskipun dengan skema paruh waktu, saya berharap integritas dan profesionalisme anda tetap penuh,” ujarnya di hadapan para penerima SK.
Ucapan selamat pun disampaikan secara langsung oleh Bupati. Ia meminta seluruh PPPK baru untuk menjaga kualitas kerja serta terus mengembangkan kompetensi.
“Tingkatkan kompetensi dan integritas. Jagalah sikap akuntabel dan profesional dalam bertugas. Terus beradaptasi, berinovasi, dan perkuat kerja sama tim,” pesan Dony.
Atmosfer khidmat terasa sepanjang upacara, yang juga menjadi rangkaian resmi peringatan HUT KORPRI tingkat Kabupaten Sumedang. Usai kegiatan, proses wawancara langsung dilakukan untuk menggali harapan dan kesiapan para PPPK dalam menjalankan amanah baru mereka.
Dengan penetapan ini, Pemkab Sumedang menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang lebih profesional, humanis, dan siap melayani masyarakat secara optimal. Langkah maju bagi Sumedang, langkah pasti bagi masa depan pelayanan publik. (kos)