KOTA – Upaya peningkatan fasilitas kesehatan, yakni pembangunan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang kembali menuai sorotan.
Praktisi Hukum, Suryadinata menyampaikan kritis, terkait anggaran pembangunan Puskesmas DTP Cimanggung, yang angkanya mencapai Rp10,45 miliar.
“Menurut saya, proyek sebesar itu sangat potensial menjadi ruang penyimpangan, apabila tidak dikelola dengan prinsip transparansi dan pengawasan ketat,” katanya kepada Jabar Ekspres belum lama ini.
Baca Juga:Ngeyeuk Dayeuh Ngolah Nagri, Wadah Pelestarian Budaya Lokal di CimanggungKecewa ke PTPN, Dedi Mulyadi Soroti Alih Fungsi Lahan Perkebunan di Jawa Barat
Suryadinata menerangkan, jika publik sudah terlalu sering mendengar janji manis pejabat, yang menyebut pembangunan adalah demi masyarakat.
“Demi masyarakat, tapi realitasnya justru kerap diselimuti permainan kepentingan,” terangnya.
Suryadinata atau akrab disapa Surya menjelaskan, dalam upaya memberikan fasilitas kepada masyarakat, pemerintah diminta untuk bisa transparan dari segi alokasi anggaran.
“Saya sudah muak mendengar alasan demi masyarakat mendapat fasilitas kesehatan lebih baik. Memang bagus, tetapi jangan jadikan alasan itu topeng,” jelasnya.
“Proyek Rp10,45 miliar ini harus dibuktikan benar-benar transparan, bukan sekadar seremoni peletakan batu pertama,” tambah Surya.
Dia menuntut, agar Pemerintah Kabupaten Sumedang serta dinas terkait untuk membuka seluruh proses peningkatan fasilitas kesehatan, yakni pembangunan Puskesmas DTP Cimanggung secara terbuka.
Surya menilai, masyarakat berhak mengetahui siapa pemenang lelang, siapa konsultan pengawas, dan bagaimana sistem pengawasan proyek dijalankan.
“Penentuan pemenang tender sudah bukan menjadi rahasia umum, banyak pihak yang bermain. Jangan anggap masyarakat tidak mengerti. Yang dibutuhkan itu bukti nyata, bukan janji,” bebernya.
Baca Juga:PBJT Jadi Tulang Punggung PAD, Wabup Sumedang Apresiasi Kepatuhan Wajib PajakTransfer Pusat Turun, APBD Sumedang 2026 Alami Tekanan Anggaran
Surya menegaskan, pembangunan Puskesmas DTP Cimanggung yang disiapkan memiliki ruang rawat inap dan standar operasional, merupakan fasilitas layanan kesehatan yang lebih lengkap dibanding puskesmas biasa.
Karenanya, dalam hal ini menurutnya, tidak boleh menjadi kesempatan untuk lahan mark up, penyalahgunaan kewenangan, atau gratifikasi.
“Apalagi, layanan kesehatan primer dengan tempat perawatan menjadi kebutuhan utama warga Cimanggung dan sekitarnya,” tegas Surya.
“Saya memastikan akan melakukan sosial kontrol secara ketat terhadap pembangunan Puskesmas DTP Cimanggung,” lanjutnya.
Tak hanya akan melakukan pengawasan ketat selama periode 2026 hingga 2027 mendatang. Surya juga mengaku, siap memberikan masukan keras agar Pemda Sumedang menjalankan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan.