SUMEDANGEKSPRES – Wacana Pemerintah Daerah (Pemda) Sumedang akan memasang stiker di rumah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada akhir tahun mendapat sorotan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya SP., Sabtu (7/8).
Welly mengatakan, agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi formalitas semata, menurutnya pemasangan stiker harus benar-benar dilakukan di lapangan dan disesuaikan dengan kondisi penerima bantuan.
“Jadi jangan sekadar formalitas, kalau memang stikernya dibuat. Ya harus benar-benar ditempel di rumah penerima sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan terus jangan sampai dicopot,” katanya.
Baca Juga:Kepsek Purnabhakti Daftar Calon KadesRevitalisasi SD Negeri Ambit Tuntas, Bupati Sumedang: Siswa Kini Belajar Lebih Aman dan Nyaman
Ketua APDESI berpendapat, dalam proses pendataan dan pengecekan penerima bantuan juga perlu melibatkan berbagai unsur di tingkat kewilayahan.
Selain pemerintah desa, ia menilai Babinsa dan Bhabinkamtibmas perlu dilibatkan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Jadi jangan hanya data di atas kertas. Harus turun ke lapangan, melibatkan desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, sehingga benar-benar bisa melihat kondisi masyarakat yang menerima bantuan,” tandasnya.
Lebih jauh Welly menambahkan, keterlibatan unsur kewilayahan penting karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah. Dengan pengecekan bersama, data penerima bantuan diharapkan bisa lebih akurat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau memang masyarakatnya masih layak menerima, ya ditempel. Tapi kalau faktanya sudah tidak sesuai, itu juga harus menjadi perhatian dan datanya diperbarui,” ungkapnya.
Ia menilai pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses tersebut karena mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Namun, pengawasan menurutnya akan lebih kuat jika dilakukan secara bersama-sama dengan unsur TNI dan Polri di tingkat desa.
“Desa harus dilibatkan, kemudian Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga. Jadi ada pengecekan bersama, bukan hanya sekadar pemasangan stiker,” tegasnya.
Baca Juga:Jalan Haurpapak Segera Diperbaiki Minggu IniBupati Dony Menegaskan Kendaraan Sumbu Tiga Dilarang Melewati Kawasan Pendidikan Jatinangor
Welly juga berharap, pemasangan stiker nantinya benar-benar menjadi bagian dari sistem transparansi dan pengawasan bantuan sosial. Masyarakat juga dapat mengetahui siapa saja yang menerima bantuan sekaligus ikut mengawasi ketepatan sasaran program.