SUMEDANG EKSPRES – LANGKAH politik Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mundur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan bersiap bergabung dengan Partai Gerindra bukan sekadar perpindahan kartu tanda anggota.
Di balik keputusan itu, tersimpan kalkulasi jangka panjang yang sulit dilepaskan dari agenda politik.
Dengan dua periode menjabat sebagai Bupati Sumedang, Dony secara konstitusional tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk periode ketiga. Artinya, ruang politiknya di tingkat kabupaten telah mencapai batas.
Baca Juga:DPP Partai NasDem Tegaskan Komitmen Perjuangan Aspirasi Rakyat, Nonaktifkan Dua Anggota Fraksi
Dalam tradisi politik Indonesia, kepala daerah dua periode umumnya menghadapi dua pilihan: “pensiun terhormat” atau naik kelas ke level provinsi maupun nasional.
Hijrah politik ini dibaca banyak kalangan sebagai langkah positioning menuju Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2029.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 membatasi masa jabatan kepala daerah maksimal dua periode. Dengan demikian, Pilkada 2029 tidak lagi menyediakan ruang bagi Dony di Sumedang.
Dalam peta karier politik, kepala daerah dua periode memiliki tiga modal utama: popularitas elektoral, jaringan birokrasi dan sosial, serta rekam jejak pembangunan.
Dony memenuhi ketiganya di tingkat lokal. Tantangannya adalah bagaimana mengonversi modal lokal itu menjadi daya saing provinsi.
Masuk ke partai besar nasional seperti Gerindra membuka kemungkinan tersebut.
Secara matematis politik, Gerindra adalah salah satu partai dengan tren suara stabil dan cenderung meningkat di Jawa Barat.
Pada Pemilu 2024, Jawa Barat tetap menjadi lumbung suara signifikan bagi partai-partai nasionalis dan religius.
Baca Juga:
Gerindra memiliki beberapa keunggulan strategis: struktur partai kuat hingga tingkat desa, basis pemilih nasionalis-populis yang luas, jejaring figur nasional yang elektabilitasnya tinggi dan akses langsung ke pusat kekuasaan nasional.
Berbeda dengan PPP yang secara nasional mengalami fluktuasi suara dan tekanan ambang batas parlemen, Gerindra memiliki daya tawar lebih kuat dalam kontestasi gubernur.
Jika targetnya Pilgub 2029, kendaraan politik menjadi faktor krusial. Pilgub bukan sekadar kontestasi figur, tetapi kontestasi mesin partai dan koalisi besar.
Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Pilgub Jabar selalu menjadi “miniatur Pilpres” karena dampaknya terhadap konstelasi nasional.