Kemudian lanjut Yudi disini juga ada tuntutan dari warga desa terkait pembangunan Tempat Penampungan Berjualan Sementara ( TPBS ) sesuai rekomendasi dari DPRD Sumedang apabila dalam kurun waktu 1 minggu tidak dilakukan pembongkaran maka kami akan melakukan pembongkaran TPBS.
Yudi menegaskan kaitanya dengan tuntutan tersebut secara teknis pihaknya tidak bisa serta merta melakukan persetujuan atau izin dengan apa yang mereka inginkan.
” Terkait revitalisasi pasar yang akan segera dilaksanakan, dan kami juga berpegang teguh kepada Keputusan Bupati yang diperkuat oleh peraturan pemerintah tentang persetujuan bangunan gedung sementara, untuk sarana TPBS yang sudah dibangun sesuai ketentuan dan pembangunanya sekarang dalam tahap final,” jelasnya.
Baca Juga:Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan OptimalSMPN 1 Cimalaka Implementasikan Program Pancawaluya
Menyikapi keinginan Paguyuban Warga Desa Cimalaka untuk membongkar TPBS tersebut menurutnya bukanlah sebuah solusi. Dalam hal ini
pihaknya akan berkoordinasi dan mengikuti arahan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Fokopimcam) Kecamatan Cimalaka, melalui Kasi Trantib Kecamatan Cimalaka Heriyanto dan itu menjadi catatan penting bagi pemerintahan desa.
” Kami dari unsur pemeritahan desa Cimalaka mengucapkan terima kasih serta sangat menghargai atas aspirasinya dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau pembahasan tadi ada yang kurang berkenan dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan menjadikan pemahaman kita bersama,” pungkas Yudi.
Sementera di tempat yang sama Tokoh masyarakat setempat, Yudi Heryanto memberikan tanggapan dan bersyukur dengan rencana revitalisasi Pasar Cimalaka tersebut, namun dirinya meminta kepada pihak pemeritahan desa agar bisa menggencarkan sosialisasi dan memberikan penjelasan yang cukup kepada warga terkait dengan untung dan ruginya bagi warga desa dengan revitalisasi pasar tersebut.
” Jangan sampai warga datang ke kantor desa dari pihak desa tidak memberikan tanggapan dan memberikan penjelasan apa lagi sampai warga desa datang beberapa kali,” ujarnya.
Dia juga berharap sebelum ada kesepakatan dan masih terdapat hal- hal yang bersipat penolakan dari warga masyarakat, jangan sampai ada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang bersipat intimidatif dari pihak pemerintahan desa atau pihak lainnya.
” Karena hal tersebut akan menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat dan pedagang pasar, jadi cara-cara intimidatif tersebut tolong dihentikan, salah satunya seperti keberadaan TPBS itu harus di sosialisasikan dengan benar-benar matang, karena baik dan buruknya penilaian itu ada diwarga, jadi disini pemerintah desa harus bagus dalam berinteraksi dan menjalankan komunikasi dengan warganya, beri mereka penjelasan yang bisa memuaskan,” tutupnya. (ahm)