SUMEDANG EKSPRES – Pemerintah Desa (Pemdes) Trunamanggala menetapkan fokus pembangunan pada sektor infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026.
Kepala Desa Trunamanggala, Hendrik Herdiana., melalui Sekretaris Desa Trunamanggala, Abdul Haris, menyampaikan bahwa pada tahap pertama pencairan Dana Desa, pihaknya memprioritaskan penyaluran berbagai insentif serta bantuan langsung kepada masyarakat.
“Untuk tahap pertama, kami fokus pada insentif guru ngaji, guru madrasah, kader kesehatan, serta penyaluran BLT Dana Desa. Selain itu, ada juga kegiatan perencanaan pembangunan desa mulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) hingga laporan pertanggung jawabannya,” ujar Abdul Haris.
Baca Juga:Harga Cabai Rawit di Parakanmuncang Masih Tinggi, Pemkab Sumedang Siapkan Operasi Pasar MurahDiguyur Hujan Deras, Jalan Sumedang–Subang Tertimbun Longsor
Tak hanya itu, pembangunan fisik juga mulai dilaksanakan, di antaranya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Posyandu Satika 7 yang berlokasi di Dusun 3, Cikujang.
Sementara pada tahap kedua, program insentif dan BLT Dana Desa masih tetap dilanjutkan. Pemdes juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sumur Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Dusun Ciulur, tepatnya di Mata Air Cilegsa.
“Perbaikan sumur ini dilakukan karena terdampak bencana longsor tahun lalu, sehingga kondisinya hampir tertutup dan perlu segera ditangani,” jelasnya.
Selain itu, Pemdes Trunamanggala juga menganggarkan kegiatan pengurugan lahan untuk pembangunan kawasan KDMP yang berlokasi di Situburahol. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan sebelum pembangunan fisik dimulai.
Lebih lanjut, Abdul Haris mengungkapkan bahwa pihak desa masih sangat bergantung pada Dana Desa untuk merealisasikan program pembangunan, mengingat Pendapatan Asli Desa (PAD) yang belum optimal.
“Kami berharap ke depan Dana Desa bisa kembali bertambah, meskipun mungkin tidak sebesar tahun sebelumnya. Karena saat ini anggaran yang ada dirasa masih terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran, Pemdes terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintah kabupaten, hingga provinsi.
Baca Juga:Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang BerhakPemancing Ramai Padati Jatigede, Pedagang Ikut Kebanjiran Rezeki
“Kami aktif mengajukan proposal bantuan, khususnya untuk pembangunan fisik, baik ke dinas PU maupun ke pemerintah daerah dan provinsi,” tutupnya. (ahm)