SUMEDANGEKSPRES, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan setiap proyek yang dibiayai melalui anggaran negara maupun daerah dikerjakan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga harus menjamin kualitas, ketahanan, dan kesesuaian volume pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Fajar saat menghadiri Milangkala Kecamatan Situraja ke-116 dan Desa Situraja Utara ke-43 di Alun-alun Situraja, Sabtu (26/9/2026).
Baca Juga:Ah, Surya!Ramah Tamah HANTARU 2026, Wamen Ossy: Momentum Transformasi Layanan yang Memberi Kepastian
Menurut Fajar, salah satu pembangunan yang menjadi perhatian adalah ruas jalan Loji-Bangbayang yang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun ini.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus meningkatkan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sumedang. Ruas jalan Loji-Bangbayang akan diselesaikan tahun ini. Mohon dijaga, dirawat, dan diawasi pekerjaannya,” ujar Fajar.
Fajar secara khusus meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) bersama masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayahnya.
Ia menegaskan, pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, terutama menyangkut volume dan material yang digunakan.
“Tolong diawasi pengerjaannya. Volumenya harus sesuai, jangan sampai ada pengurangan-pengurangan volume dan material. Jangan sampai nanti masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Selain ruas jalan Loji-Bangbayang, Fajar menyampaikan bahwa pembangunan ruas Jalan Situraja-Limus Nunggal sepanjang sekitar 4 kilometer juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Pekerjaannya akan didorong untuk dipercepat melalui anggaran perubahan, dengan pelaksanaan lanjutan yang ditargetkan pada 2027 melalui anggaran murni.
Fajar menekankan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari masyarakat, baik melalui APBD maupun APBN, merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Baca Juga:Pesan Menteri Nusron di Peringatan HANTARU 2026: Transformasi, Melayani Lebih Pasti Jadi Kerja Sehari-hariSurat Sumbangan BPD Disoal
Ia bahkan meminta dukungan dan doa masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang senantiasa berjalan dengan prinsip integritas serta terhindar dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.
“Kami meminta doa dari semua masyarakat Sumedang agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi pemerintah yang amanah, pemerintah yang jauh dari perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi,” katanya.
Menurutnya, masyarakat harus bersama-sama menjaga proses pembangunan agar tidak memberikan ruang bagi praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan publik.