SUMEDANGEKSPRES – Pemerintah Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, mulai mengunci arah pembangunan desa untuk 2027. Lima persoalan yang dinilai paling mendesak menjadi fokus dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun depan.
Pembahasan RKPDes telah dirampungkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perumusan program mengacu pada isu strategis serta arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Sekretaris Desa Mekarjaya Apit Supriatna, mewakili Kepala Desa Awandi Nopyan, mengatakan penyusunan program juga mengacu pada perjanjian kinerja antara bupati dengan camat serta camat dengan kepala desa.
Baca Juga:Rp3,6 Miliar untuk Jembatan Pemkab Pastikan Kualitas Proyek Pembangunan Bupati Tegaskan Komitmen Perjuangkan Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
“Fokus utamanya didasarkan pada perjanjian kinerja antara bupati dengan camat, dan camat dengan kepala desa, yang mencakup lima isu strategis utama,” ujar Apit, baru-baru ini.
Prioritas pertama adalah penanganan stunting. Desa akan mengoptimalkan fasilitas Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (PKBKM) yang telah tersedia. Program pemberian makanan tambahan (PMT) dan intervensi kader Posyandu juga akan dilanjutkan.
Persoalan kedua adalah kemiskinan ekstrem. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tetap dipertahankan sebagai salah satu bentuk intervensi.
Namun, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Dana Desa akan dihentikan sementara pada 2027. Desa Mekarjaya telah mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 20 unit dari kementerian.
Prioritas berikutnya menyasar anak tidak sekolah dan putus sekolah. Desa akan memaksimalkan fasilitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah tersedia sebagai bagian dari upaya memenuhi indikator penanganan masalah pendidikan tersebut.
Sementara untuk pencegahan tuberkulosis (TBC), pemerintah desa akan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Warga yang telah terpapar juga akan mendapat intervensi sesuai kebutuhan, antara lain dukungan transportasi untuk pengobatan dan tambahan nutrisi bagi warga yang mengalami masalah berat badan.
Persoalan kelima adalah pengangguran. Desa Mekarjaya berencana menggandeng dinas dan instansi terkait untuk mendata serta menginventarisasi warga yang belum memiliki pekerjaan.
Baca Juga:Jatimulya Prioritaskan PemberdayaanMilangkala Sederhana, Jalan Jadi Kado
Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menghubungkan warga dengan program pelatihan, termasuk melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Apit mengatakan penyusunan RKPDes tidak hanya diarahkan untuk memenuhi agenda pembangunan tahunan, tetapi juga menyesuaikan kemampuan pembiayaan desa.