Dony menegaskan, pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumedang.
“Berbagai pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, hingga fasilitas kesehatan dapat diwujudkan salah satunya berkat kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak,”tutur Dony.
Dong juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang selama ini konsisten memenuhi kewajibannya dengan patuh dan taat.
Baca Juga:UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik PertanahanBupati Dony: Pendidikan Al-Qur’an Harus Bentuk Karakter Anak Sejak Dini
“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah konsisten dan taat membayar pajak. Berkat pajak yang dibayarkan oleh Ibu dan Bapak, alhamdulillah jalan bisa dibangun, ruang kelas baru bisa dibangun, dan fasilitas kesehatan bisa ditingkatkan. Semua ini merupakan bagian dari manfaat pajak yang kembali kepada masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, para wajib pajak merupakan pahlawan pembangunan yang kerap tidak terlihat secara langsung, tetapi kontribusinya memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat luas.
“Tanpa kontribusi Ibu dan Bapak, pemerintah tidak punya nyawa. Para wajib pajak adalah pahlawan pembangunan yang sering kali tidak terlihat, tetapi dampaknya luar biasa,” ungkapnya.
Dony menambahkan, membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban kepada negara atau pemerintah daerah, melainkan bentuk gotong royong modern untuk membangun daerah secara bersama-sama.
Ia mengajak masyarakat untuk memandang pajak sebagai investasi bagi masa depan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Membayar pajak bukan sebuah kehilangan, tetapi investasi untuk masa depan anak-anak dan masyarakat. Membayar pajak adalah investasi untuk menumbuhkan ekonomi Sumedang agar terus tumbuh dan bergerak,” pungkasnya.
Sementara itu, Kemal Idris, mengatakan kegiatan diseminasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mengakselerasi penggalian potensi serta peningkatan penerimaan pajak daerah.
Baca Juga:600 Santri Ikuti Fasi XIII SumedangWamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang didorong, yakni penerapan mekanisme *split payment*, optimalisasi Sistem Informasi Cek Potensi Pajak Daerah (SICEPOT-PD), serta penguatan pengelolaan Pajak Air Tanah (PAT).
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak daerah. Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis data, kami berharap kemandirian fiskal Kabupaten Sumedang semakin kuat,” ujar Kemal.