SUMEDANGEKSPRES – Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui inovasi Sistem Informasi Cek Potensi Pajak Daerah (SiCepot-PD).
Inovasi yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang diharapkan mampu meningkatkan optimalisasi potensi pajak daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir pada saat menghadiri Diseminasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sekaligus peluncuran SiCepot-PD didampingi Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila bertempat di Gedung Negara, Selasa (27/10/2026).
Baca Juga:UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik PertanahanBupati Dony: Pendidikan Al-Qur’an Harus Bentuk Karakter Anak Sejak Dini
Bupati Dony menyebutkan, SiCepot-PD merupakan sistem informasi yang dirancang untuk membantu pemetaan dan identifikasi potensi pajak daerah secara lebih terstruktur.
“SiCepot-PD juga diharapkan dapat berjalan selaras dengan layanan digital perpajakan lainnya, seperti SIAPDOL (Sistem Informasi Administrasi Pajak Daerah Online), sehingga proses administrasi dan pelayanan perpajakan semakin efektif, efisien, dan mudah diakses,”ujar Dony.
Melalui peluncuran inovasi tersebut, Bupati berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, seiring dengan penguatan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bupati Dony juga mengapresiasi Bapenda Kabupaten Sumedang yang telah berkolaborasi dengan Bank BJB dalam menghadirkan inovasi digital sebagai cara baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengintensifkan pendapatan pajak daerah.
“Ini merupakan cara baru dalam menyelenggarakan pemerintahan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan potensi pajak daerah,” ujarnya.
Menurut Dony, kehadiran SiCepot-PD menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang semakin modern, transparan, dan berbasis data.
Ia juga menyambut baik upaya pengembangan sistem pembayaran pajak yang semakin terintegrasi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga:600 Santri Ikuti Fasi XIII SumedangWamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
“Bagi saya, ini *dream come true*. Apa yang selama ini kita impikan, bagaimana potensi pajak daerah bisa dipetakan dengan baik dan didukung sistem pembayaran yang semakin mudah, mulai terwujud melalui inovasi ini. Karena itu, sosialisasi seperti ini penting agar masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan layanan yang tersedia,” katanya.