Ruang sidang langsung riuh. “Itu visi yang revolusioner!” teriak penyeka kaca.
“Semakin lama lampu merah, semakin panjang kesempatan rakyat mencari nafkah.”
Preman yang duduk di pojok mengangkat tangan. “Kalau syaratnya memperpanjang lampu merah, saya memenuhi kualifikasi. Saya beberapa kali berhasil membuat lampu hijau cuti sementara.”
Peserta rapat bertepuk tangan. Bukan setuju. Mereka hanya sedang mengusir nyamuk. Pengamen dari Fraksi Pengamen Nasional lalu menyampaikan pandangan umum.
Baca Juga:Gila Tingkat DewaTanjung Duriat, Tempat Menikmati Keindahan Waduk Jatigede dari Atas Bukit
“Kriteria calon RI-2 harus jelas. Berpendidikan. Loyal kepada RI-1. Dan mengerti kehidupan rakyat.”
“Bagaimana cara mengukurnya?” tanya seorang pedagang koran.
“Mudah,” jawabnya. “Suruh tinggal seminggu di lampu merah.” ujar pengamen, penyambung lidah kegetiran anggota parlemen lampu merah.
Sidang mendadak hening. Karena untuk pertama kalinya terdengar usulan yang terlalu realistis. Dari perspektif politik, parlemen lampu merah sebenarnya memperlihatkan ironi terbesar demokrasi. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak suara. Tetapi suara mereka lebih sering dicari saat pemilu daripada didengar setelah pemilu.
Antonio Gramsci menyebut keadaan seperti ini sebagai hegemoni, ketika kelompok bawah menerima tatanan sosial sebagai hal yang wajar, meskipun tatanan itu sering tidak menguntungkan mereka.
Akibatnya rakyat sibuk menyalahkan nasib, sementara sistem yang memproduksi ketimpangan berjalan tanpa gangguan. Mereka berdebat soal siapa calon pemimpin. Tetapi jarang diberi ruang bertanya: mengapa kemiskinan harus diwariskan dari generasi ke generasi?
Padahal negeri ini kaya raya. Pasal 33 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Betapa indah bunyinya. Saking indahnya, terdengar seperti puisi. Masalahnya, sebagian rakyat masih bertanya-tanya: “Rakyat yang mana?”
Baca Juga:Kusmana Nahkodai AMS Sumedang, Sidik Jafar Harapkan Organisasi Lebih SolidHarga Pangan Sumedang Sabtu 14 November 2026: Udang Turun Tajam, Daging Sapi Naik
Karena yang mereka lihat, harta karun ibu pertiwi kadang lebih cepat sampai ke ruang rapat investor daripada ke kantong rakyat di lampu merah.
Seolah Pasal 33 dan Pasal 34 tinggal serumah tetapi sudah lama tidak saling menyapa.
Yang satu sibuk mengurus kekayaan alam. Yang satu sibuk mengurus kemiskinan. Padahal keduanya seharusnya bertemu di meja makan bernama keadilan sosial. Menjelang bubarnya sidang, calo penumpang bis antar kota, berdiri. Ia bukan doktor. Bukan pula profesor. Apalagi buzzer. Tetapi kalimatnya membuat seluruh peserta rapat terdiam.