KONON katanya, kehidupan bernegara diatur dari istana dan parlemen. Di sana ada sidang, fraksi, lobi-lobi, dan pidato kenegaraan yang dibacakan dengan suara berat seolah nasib rakyat sedang digodok dalam panci kebijakan. Padahal kehidupan rakyat sejatinya ada di lampu merah, bukan di gedung parlemen atau istana!
Di lampu merah, rakyat kecil bergelut, bersanding dengan sesama pencari 1000 perak. Lampu mereh adalah ruang rapat terbuka kaum jelata. Di sanalah sidang berlangsung setiap hari tanpa jeda masa reses, tanpa tunjangan kehormatan, tanpa perjalanan dinas, dan yang terpenting tanpa pendingin ruangan.
Di gedung parlemen orang berdebat tentang angka kemiskinan, di lampu merah orang berdebat melawan kemiskinan itu sendiri, merebut simpati dari remah-remah kehidupan.
Baca Juga:Gila Tingkat DewaTanjung Duriat, Tempat Menikmati Keindahan Waduk Jatigede dari Atas Bukit
Kalau di Senayan orang memperdebatkan APBN triliunan rupiah, di lampu merah orang memperdebatkan siapa yang berhak mengejar mobil Avanza yang berhenti paling depan.
Di sana tidak ada fraksi partai.
Yang ada Fraksi Pengamen Nasional, Fraksi Pedagang Asongan Bersatu, Fraksi Penyeka Kaca Independen, Fraksi Pengemis Profesional, Fraksi Pedagang Kakilima Bersatu, hingga Fraksi Preman Pembangunan Berkelanjutan.
Mereka bertarung setiap hari memperebutkan konstituen yang sama: pengendara yang sedang bosan menunggu lampu hijau. Di lampu merah, disitulah perjuangan sesungguhnya. Tak peduli siapa yang berkuasa. Kadang yang berkuasa pun tak peduli siapa yang ada di lampu merah. Bahkan tak terjamah ayat dan pasal kesejahteraan.
Maka lampu merah adalah kampus lapangan teori Pierre Bourdieu tentang pertarungan kekuasaan bertumpu pada modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Pengamen menjual modal budaya berupa suara. Pedagang asongan menjual modal ekonomi berupa barang dagangan. Pengemis mengandalkan modal simbolik berupa rasa iba. Sedangkan preman menguasai modal sosial berupa jaringan ketakutan. Semuanya bertarung dalam waktu yang sangat demokratik: 90 detik sebelum lampu berubah hijau.
Tidak ada ruang seminar yang lebih praktis untuk menjelaskan teori sosial selain persimpangan jalan. Para penghuni parlemen lampu merah itu sebenarnya tercatat dalam kitab suci konstitusi. Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas berkata bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”