SUMEDANGEKSPRES.COM – Kelompok pegiat lingkungan hidup dan tata ruang Gelap Nyawang Nusantara meminta pemerintah, baik tingkat Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Pusat untuk segera mengambil langkah konkrit menyelesaikan masalah relokasi warga terdampak longsor Cimanggung.
Hal tersebut diutarakan seorang tokoh yang aktif di lingkungan hidup Asep Riyadi kepada Sumeks, belum lama ini.
“Pemerintah harus memikirkan para korban bencana longsor tersebut dan segera mengambil langkah nyata. Agar keluarga terdampak segera mendapat kepastiannya,” ujar Asep Riyadi.
Baca Juga:Keterlambatan Pencairan BPNT Dikeluhkan Warga Sumedang, Terlebih Harus Buka Rekening Baru Untuk Setiap Kali Dapat BantuanPasar Semi Modern Sepi Pengunjung, Imbas dari Penyekatan Jalan
Dia pun meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas para pihak yang harus bertanggungjawab secara hukum. Kemudian, mendorong untuk segera diproses.
“Ada 40 orang korban meninggal dan ratusan KK terlantar karena tempat tinggalnya ditetapkan sebagai lokasi rawan bencana. Tetapi relokasi atau lahan penggantinya sampai saat ini tidak jelas. Kami meminta APH segera menyelesaikan kasus hukum ini. Pasalnya, hal ini sudah jelas ada pelanggaran tata ruang,” tegasnya.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang sebelumnya sempat memberikan harapan kepada para korban longsor dengan membuat rumah relokasi sekiranya untuk 135 orang.
Para korban longsor di perumahan Kampung Daud rencananya akan ditempatkan di wilayah Desa Cikahuripan, diketahui lahannya merupakan milik pengembang perumahan Kampung Daud sendiri dengan luas tanah sekitar lima hektar.
Lokasi tersebut berada di Blok Sukamatri, luas lahan diperkirakan dapat menampung untuk 25 unit rumah dengan tipe 30/60 sebagai tempat relokasi korban longsor Kampung Daud.
Kendati demikian, berdasarkan pantauan di lapangan, lokasi yang rencananya untuk relokasi tersebut belum terlihat ada pembangunan. (kga)