Masalah Lingkungan Jatinangor Terabaikan

Masalah Lingkungan Jatinangor Terabaikan
Daerah perkotaan Jatinangor belum mendapat perhatian penuh soal drainase dan infrastruktur. (Foto: ISTIMEWA)
0 Komentar

Sudah Jadi Daerah Perkotaan Hingga Pusat Pendidikan

SUMEDANGEKSPRES.COM, Jatinangor – Salah seorang tokoh masyarakat Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Ade Rahmat mengatakan, pembangunan kantor, hotel, apartemen hingga mall di Kecamatan Jatinangor cukup berdampak pada lingkungan.

“Drainase menjadi persoalan yang perlu diselesaikan bersama oleh semua pihak,” kata Ade saat ditemui di Desa Cikeruh, Kamis (16/9).

Ade mengucapkan, persoalan saluran air yang tidak tertata bukan menjadi tugas pemerintah, swasta atau masyarakat. Menurutnya, masalah drainase di wilayah Kecamatan Jatinangor merupakan tugas bersama alias semua pihak dalam penyelesaiannya.

Baca Juga:Simulasi ANBK Diikuti 45 Siswa SMPN 1 RancaekekJati Diri PAN Bisa Kembali

“Belum terlihat ada penanganan untuk meminimalisir dampak bencana alam, terutama longsor dan banjir,” kata Ade.

“Mau seperti apa Jatinangor sekarang? Sebagai masyarakat, saya mengharapkan adanya pembenahan infrastruktur dan jalur drainase,” tambahnya.

Melihat banyaknya pembangunan gedung-gedung besar di Jatinangor, Ade berpesan supaya pihak pemerintah pun jangan terlalu mudah memberikan izin.

“Kalau terus menerus lahan kosong, ruang hijau dijadikan pembangunan, tidak akan ada serapan air. Ditambah saluran drainase yang kurang baik, otomatis bencana banjir sulit dihindari,” imbuh Ade.

Dalam pemaparannya, Ade menuturkan, dari sebanyak tujuh anggota dewan yang mewakili wilayah Sumedang Barat, terutama Kecamatan Jatinangor, sampai sekarang belum terlihat kinerja serta perhatiannya membantu dan mendukung kebutuhan juga kenyamanan masyarakat.

“Khususnya mengenai lingkungan. Ini harus jadi perhatian, soalnya kalau terus dibiarkan ketika hujan kecil saja air dari selokan itu naik, banjir,” ujarnya.

Ade berharap supaya pihak pemerintah dapat menjadikan polemik lingkungan di wilayah Jatinangor sebagai prioritas. Kemudian pungkasnya, kordinasi bersama pihak pengusaha serta melibatkan tokoh hingga masyarakat sangat dinantikan eksekusinya. (kos)

0 Komentar