oleh

Operasi Pasar Libatkan Stakeholder, Menko Airlangga: Langkah Nyata Menyikapi Kenaikan Harga

SUMEDANG EKSPRES, SURABAYA – Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan serta stabilitas harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat, tetap merupakan salah satu prioritas utama dari Pemerintah di awal tahun 2022 ini, salah satunya melalui operasi pasar.

Di tengah kenaikan harga beberapa bahan pangan saat ini seperti beras, bawang putih, minyak goreng, dan daging ayam ras, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah antisipasi guna memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga harga bahan pangan dapat terjangkau oleh masyarakat, di antaranya melaksanakan operasi pasar.

Baca Juga: Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi, Menko Airlangga: Momentum Pemulihan Ekonomi di 2020 Harus Dijaga

Setelah beberapa waktu yang lalu meninjau langsung pelaksanaan kegiatan operasi pasar di Pasar Rakyat Phula Kerti – Denpasar dan Pasar Cileungsi – Kabupaten Bogor, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali melakukan peninjauan secara langsung pelaksanaan kegiatan operasi pasar di Pasar Wonokromo, di Kota Surabaya, Kamis (13/01).

“Operasi pasar yang dilakukan hari ini merupakan rangkaian dari sejumlah langkah nyata yang dikerjakan oleh Pemerintah dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam operasi pasar ini, kami juga mengecek harga bahan pangan untuk mendukung kebijakan Pemerintah, terutama dalam menekan harga minyak goreng ke 14.000 rupiah. Operasi pasar kali ini juga dilengkapi dengan komoditas lain seperti beras, telur, cabai, dan bawang, termasuk gula pasir,” tutur Menko Airlangga.

Sejumlah stakeholder yang terlibat dalam gelaran operasi pasar tersebut antara lain Kementerian Pertanian, Perum BULOG Wilayah Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, PT Sinar Mas, PT Wilmar, PT Wings, dan PT Best.

Keseriusan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan salah satunya adalah dengan masuknya ketahanan pangan dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024. Selanjutnya, terkait dengan upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan diantaranya telah diwujudkan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan pada komoditas minyak goreng, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (5/01) lalu.

“Tentu Pemerintah akan terus melakukannya. Kebijakan ini baru diambil dan regulasinya sedang diatur dalam keputusan Mendag yang baru diterbitkan 2 hari lalu. Mudah-mudahan minggu depan sudah lebih banyak lagi minyak dengan harga 14.000 ribu rupiah per liter,” tutur Menko Airlangga.

Selain menjaga stabilitas harga pangan, Pemerintah juga mendorong digitalisasi pasar dengan penggunaan transaksi non tunai di pasar tradisional. Masyarakat dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya serta meminimalisir penggunaan uang fisik di masa pandemi Covid-19 guna mengatasi penyebaran virus Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, selain menyaksikan penyerahan bantuan berupa CSR dari Bank Negara Indonesia (BNI) kepada pedagang pasar dan petugas pasar, Menko Airlangga juga berkeliling menyambangi dan menyapa langsung para pedagang pasar. Dalam dialog langsung yang interaktif tersebut, para pedagang menyampaikan kondisi yang dihadapi terkait dengan kenaikan harga pangan dan menyampaikan harapan agar kenaikan harga bahan pangan dapat segera ditangani Pemerintah. Para pedagang juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dalam membantu mengurangi beban masyarakat melalui penyelenggaraan operasi pasar.

Dalam peninjauan operasi pasar tersebut, Menko Airlangga juga menyempatkan untuk berdialog langsung dengan sekitar 100 pelaku UMKM binaan PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) yang tergabung dalam program pembinaan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) dan Sampoerna Retail Community (SRC). Melalui kedua program tersebut, UMKM binaan mendapatkan pendampingan usaha secara terpadu dan menyeluruh agar lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing. Di masa pandemi, mereka juga mendapatkan pelatihan usaha terkait transformasi usaha dengan memanfaatkan digitalisasi, pendampingan menyeluruh, serta sosialisasi implementasi protokol kesehatan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Dito Ganinduto Ketua Komisi XI DPR RI, Adies Kadir Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mohammad Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Elvira Lianita, dan Direktur Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. (ltg/fsr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *