SUMEDANGEKSPRES – Yayasan Nurul Huda Conggeang mengungkap dugaan peretasan akun maker yang digunakan dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Yayasan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan audit terhadap aliran dana, yang diduga telah berpindah kendali kepada pihak lain sejak April 2026.
Ketua Umum Yayasan Nurul Huda Conggeang, Eka Anugrah, mengatakan, yayasannya merupakan mitra resmi BGN, yang mengoperasikan sejumlah dapur MBG, di antaranya SPPG Pamijahan 4 dan Leuwiliang 4 di Kabupaten Bogor, serta SPPG Tarikolot 2, Kota Kaler 5, Sukamulya, Girimukti, dan Pamulihan 3 di Kabupaten Sumedang.
Baca Juga:Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pertamina Tanam Pohon dan Perkuat Inovasi Pengelolaan SampahTingkatkan Kapasitas Usaha dan Dorong Naik Kelas, Pengguna LinkUMKM BRI Tembus 16,46 Juta
Menurut Eka, dalam pelaksanaan program tersebut, yayasan memperoleh akun maker dari BG, yang berfungsi untuk mengajukan rencana pembelanjaan dapur, serta pengajuan anggaran pembayaran insentif.
Pengajuan tersebut kemudian diverifikasi dan disetujui oleh kepala SPPG.
“Yayasan Nurul Huda Conggeang adalah pemilik akun maker yang sah berdasarkan petunjuk teknis BGN,” kata Eka melalui pesan aplikasi yang diterima Sumeks, Senin (8/6).
Namun sampai saat, kata Eka, pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pencabutan kewenangan yayasan sebagai pengendali akun tersebut.
Eka menuturkan, pada 13 April 2026 pihaknya menerima pemberitahuan dari Bank BRI yang menyatakan akun maker untuk operasional lima SPPG di Sumedang telah beralih kepada pihak lain yang bukan perwakilan yayasan.
Dua hari kemudian, tepatnya 15 April 2026, yayasan kembali menerima pemberitahuan dari Bank BNI terkait perubahan pengendalian akun maker pada operasional SPPG Pamijahan 4 dan Leuwiliang 4 di Kabupaten Bogor.
“Padahal akun maker tersebut melekat pada yayasan. Kami terkejut karena tidak pernah memberikan persetujuan maupun menerima pemberitahuan mengenai perubahan tersebut,” katanya.
Atas kejadian itu, Yayasan Nurul Huda mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada tujuh kepala SPPG terkait.
Namun, menurut Eka, laporan yang disampaikan tidak pernah mendapat tanggapan.
Baca Juga:Bukti Nyata Implementasi CX100 Danantara, Teras Kapal BRI Melayani Sepenuh Hati hingga Wilayah KepulauanBRI Tebar Promo Eksklusif dan Hadiah Menarik di Bali Wellness and Beauty Expo 2026
Selain itu, yayasan juga mengirimkan surat kepada tujuh kepala SPPG, agar tidak menyetujui pencairan dana operasional karena akun maker yang digunakan disebut bukan lagi berada dalam kendali yayasan.
“Surat yang kami kirimkan tidak pernah ditanggapi. Operasional dapur tetap berjalan meskipun akun maker dikendalikan pihak lain. Karena itu kami menduga ada keterlibatan pihak tertentu dalam peralihan akun tersebut,” ujarnya.