sumedang, DARMARAJA – Tak kunjung ada respon dan upaya audiensi dari Pemkab Sumedang, pemerintah Desa Pakualam merencanakan melangkah ke tingkat Provinsi Jawa barat.
Persoalan tagihan miliaran rupiah dari pihak pengembang ternyata masih belum ada respon Pemkab Sumefang yang bisa membuat tenang pemerintah desa tersebut. Pasalnya, pihak pemerintah desa sudah melakukan berbagai upaya mulai dari mengirimkan surat untuk audiensi kepada pemkab dan DPRD. Bahkan, sampai lakukan komunikasi terhadap salah satu anggota DPRD agar diagendakan audiensi secara utuh dengan DPRD dan Pemkab.Sumedang.
“Saya harapkan Pemkab dan DPRD Sumedang sinergi untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan mencarikan solusi agar permasalahannya bisa diselesaikan,” kata Kepala Desa Pakualam, Sopian Iskandar, belum lama ini
Baca Juga:Kader Tersandung Masalah Hukum, Partai Golkar Sumedang Buka SuaraWilayah Barat Sumedang Masuk PPKM Level 3
Sopian menilai, untuk membuat pemkab merespon persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah desa, mungkin harus ada tindakan aksi masa. Sebab, kebiasaan pemkab Sumedang harus ada aksi masa dulu baru bisa meluangkan waktu untuk komunikasi.
“Kalau tidak bisa dengan cara baik-baik, sepertinya harus dengan cara pengerahan masa,” kata dia.
Dengan begitu, pihak desa memutuskan untuk mengirim surat kepada pemerintah provinsi. Karena, di tingkat Kabupaten Sumedang sudah dianggap tidak ada niatan pemkab untuk mencari jalan terbaik.
“Kita akan kirim surat ke pemprov, untuk ke pemkab nanti kita kerahkan masa aja, karena pemkab Sumedang tidak bisa kalau diajak komunikasi baik-baik,” ucapnya. (eri)