SUMEDANG EKSPRES, YOGYAKARTA – Pemerintah terus mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satunya melalui program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Warung (BT-PKLW).
Berdasarkan laman resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity).
Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Baca Juga:Pemilu 2024, Ketum Airlangga Targetkan Yogyakarta Lumbung Suara GolkarMomentum Presidensi G20, Menko Airlangga Ajak Generasi Muda Aktif Dalam Penguatan Pertumbuhan Ekonomi
Untuk itu, Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Warung (BT-PKLW) di tahun 2021 kembali dilanjutkan oleh Pemerintah di tahun 2022 dengan target penerima manfaat yang diperluas yakni dengan menambahkan nelayan serta dilaksanakan di 212 kabupaten/ kota pada 25 provinsi, dimana 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.
Pada tahun 2022 ini, Program BT-PKLW akan diberikan kepada 2,76 juta penerima yang terdiri dari 1 juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan.
Khusus untuk nelayan, kriteria untuk mendapatkan bantuan yakni pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turun langsung menyalurkan BT-PKLW kepada perwakilan penerima manfaat di Kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.
Penyaluran di Sleman memiliki target 6.000 penerima dan jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang mencapai 3.000 penerima.
“Terima kasih kepada para penerima bantuan tunai dari warung maupun pedagang kaki lima. Tadi saya bertanya kepada perwakilan penerima bantuan ini, ternyata yang mewakili memang belum pernah dapat bansos. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta ini sudah tepat sasaran,” tutur Menko Airlangga.
Selain ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, BT-PKLWN dilakukan Pemerintah juga untuk mendorong daya beli, kelangsungan usaha, dan penghidupan masyarakat pelaku usaha mikro (PKL, pemilik warung, dan nelayan) dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga:Menko Airlangga: Perdagangan Karbon Berpotensi Hasilkan Rp 8 Ribu TriliunKurangi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, Menko Airlangga: Tahun Ini, Pemerintah Salurkan Bantuan Tunai ke Nelayan
“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya juga monitor, hampir dari seluruh penerima akan menggunakan bantuan ini untuk modal usaha,” ungkap Menko Airlangga.