Pakualam Pertanyakan Kompensasi ke Pemilik Warung

Pakualam Pertanyakan Kompensasi ke Pemilik Warung
Kawasan Wisata Buricak Burinong di Desa Pakualam nampak sepi pengunjung. (HERI PURNAMA/SUMEKS)
0 Komentar

sumedang, DARMARAJA – Pemerintah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja meminta pemerintah segera memberikan kompensasi kepada pemilik warung yang dibongkar.

Sebelum dibangunnya areal wisata kuliner, di lokasi tersebut terdapat warung-warung milik warga yang dibangun oleh masing-masing  pemiliknya.

Namun, dengan adanya program pembangunan wisata kuliner Kampung Buricak Burinong, sebanyak 24 unit warung harus dibongkar oleh pemerintah demi terwujudnya wisata kuliner di tempat wisata tersebut.

Baca Juga:Kicauan Burung Lovebird Warnai Buka Puasa Ridwan Kamil di Rumah Warga BandungRidwan Kamil: Tahun 2022, Satgas Citarum Harum Fokus Pada Penegakkan Hukum

“Dulu sebelum ada lokasi wisata kuliner, pernah ada warung milik warga. Waktu itu bangunannya dibongkar tapi belum ada kompensasi atas pembongkaran itu. Padahal ada regulasi yang menyatakan hal itu harus diberikan kompensasi seperti yang tertera di Peraturan mentri dalam Negeri (Permendagri) no 33 ,”kata Kades Pakualam Sopian Iskandar, Senin (4/4).

Sopian pun menegaskan, upaya pihak desa untuk mengajukan kompensasi atau uang pengganti dari bangunan yang dibongkar sudah sangat maksimal. Tinggal realisasi dari pihak yang punya kewenangan untuk memberikan kompensasi tersebut.

“Untuk kompensasi, kami sudah mengajukannya dari dulu, tinggal bagaimana pihak terkait yang mengeluarkan kebijakan untuk merealisasikannya,” kata dia.

Selain itu, saat ini kembali hadir wahana baru pada destinasi wisata yang ada di Dusun Cisema Desa Pakualam, yaitu Forest Work. Untuk wahana yang ada di tanah perhutani itu saat ini dikelola oleh BUMD PT Kampung Makmur dengan melibatkan masyarakat sekitar.

“Wahana baru penunjang wisata Buricak Burinong ini merupakan salah satu wahana yang dikelola BUMD Kampung Makmur. Awalnya kami menolak, namun setelah ada poin-poin perjanjian yang menguntungkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang maksimal, akhirnya kami setuju,” katanya. (eri)

0 Komentar