Larangan Beli Pertalite Pakai Jerigen, Persulit Pertumbuhan Ekonomi di Pelosok

Larangan Beli Pertalite Pakai Jerigen, Persulit Pertumbuhan Ekonomi di Pelosok
Seorang warga saat membeli bahan bakar dengan menggunakan aplikasi di sebuah SPBU (ist)
0 Komentar

sumedang, JATINUNGGAL– Perekonomian di pelosok terkendala oleh regulasi pemerintah. Pasalnya, pasca pandemi covid 19, perekonomian di wilayah pelosok masih butuh proses untuk pemulihannya.

Sepperti diketahui, saat ini sakah satu regulasi pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) itu cukup menjadi beban masyarakat di wilayah pelosok.

Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Jatinunggal, Tosin menyebutkan, belum ada riak yang nampak dari masyarakat terkait peningkatan perekonomian pasca pandemi. Justru, kondisi perekonomian di pelosok kurang bergairah karena terbebani salah satu penunjang aktivitas masyarakat, yaitu BBM.

Baca Juga:Harga Sembako Mulai TurunBantuan Ternak Harus Dongkrak Perekonomian

“Adanya larangan beli pertalite pakai jerigen, dampaknya saat ini pertalite tidak dijual eceran. Sedangkan, untuk wilayah pelosok hanya mengandalkan BBM eceran, terpaksa masyarakat harus membeli bahan bakar minyak jenis pertamax dengan harga yang tinggi,” kata Tosin kepada Sumeks, Rabu (3/8).

Tosin menyebutkan, untuk saat ini masyarakat beraktivitas mencari rumput atau ke kebun hampir semuanya menggunakan roda dua. Dengan begitu, masyarakat harus mengeluarkan biaya mobilitas lebih mahal lagi.

“Sekarang hampir semua aktivitas ke kebun dengan menggunakan motor, karena mereka menilai lebih efektip waktu dan menghemat energi,” katanya.

Dalam hal ini, mahalnya BBM berdampak sangat buruk buat masyarakat pelosok. Sebab, tingginya harga BBM tidak sebanding dengan harga sayuran dan hasil bumi lainnya.

“Disini ada ketimpangan antara penghasilan yang warga dapatkan dengan biaya yang harus dikeluarkan,” ucapnya.

Sementara itu, pembelian bahan bakar di SPBU yang harus menggunakan aplikasi terus menjadi bahasan warga. Pasalnya, mereka tidak faham akan penggunaan aplikasi serta keribetan dalam pembelian.

Ketua Komisi 2 DPRD Sumesang Warson mengakui sebagian dari masyarakat belum paham akan penggunaan aplikasi tersebut.

Baca Juga:Desa Mulyasari Fokus Peternakan dan Budidaya PalawijaTanam Jagung Untuk Ketahanan Pangan

“Mudah-mudahan kedepannya masyarakat mampu mengerti akan aplikasi tersebut,” ujar Warson melalui telepon kepada Sumeks, Rabu (3/8).

Dikatakan, untuk itu perlu adanya sosialisasi agar masyarakat faham dengan penggunaan aplikasi tersebut. Ujungnya, masyarakat tidak bingung.

“Sekarang kan banyak kesalahpahaman tentang penggunaan aplikasi tersebut di masyarakat,” tandasnya.

0 Komentar