Cost Politik Tinggi, Banyak Kepala Daerah Kena OTT

Cost Politik Tinggi, Banyak Kepala Daerah Kena OTT
Ketua MPR RI H Bambang Soesatyo SE MBA bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat berkunjung ke pabrik scincare PT Ratansha Purnama Abadi di Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan (ENGKOS KOSWARA/SUMEKS)
0 Komentar

sumedang, PAMULIHAN – Ketua MPR RI H Bambang Soesatyo SE MBA memastikan Pemilu 2024 akan dilangsungkan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden pada tahun 2024 mendatang.

Ia mengharapkan Pemilihan Umum serentak 2024 bisa berjalan lancar sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU melalui PKPU Nomor 3/2022.

Namun, kata Bambang, antisipasi tetap harus dilakukan untuk menghadapi berbagai potensi yang dapat mengganggu tahapan Pemilu.

Baca Juga:Seni Reak Buhun Batuwulung Tetap Lestari, Diwariskan ke Anak-anakDisnakertrans Jabar Luncurkan The New GLIK, Solusi dalam Optimasi Info Ketenagakerjaan di Jawa Barat

Meski demikian, soal Pilkada pihaknya menyerahkan kepada para akdemisi dan ahlinya untuk mengkaji kembali dari sistem yang dimiliki saat ini.

“Kedepan tidak hanya cost politiknya yang mengalami peningkatan, tetapi money politiknya juga makin menggila,” kata Bambang saat hadir di Pamulihan, Kamis (13/10).

Dengan demikian, kata dia, tidak menjadi pembelajaran yang positif bagi masyarakat, justru malah sebaliknya.

“Jika terjadi seperti itu bisa dikatakan belum berhasil. Sehingga, kita terjebak kedalam situasi demokrasi untuk mengejar angka-angka supaya menang dan bertambah kursi,” ucapnya.

Pihaknya tidak mengharapkan demokrasi terjebak kepada sistem kapitalis, tetapi sistem demokrasi Pancasila sila ke empat.

“Nanti hasil akademisi yang akan menjawabnya,” tuturnya.

Ia juga sangat prihatin dengan cost politik yang tinggi, bukanya menurun tetapi malah meningkat.

“Terbukti dengan adanya kepala daerah yang kena (OTT) Operasi Tangkap Tangan,” tuturnya. (kos)

0 Komentar