sumedangekspres – Sumedang Jadi Pionir Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa di Jawa Barat.
Bupati Dony Ahmad Munir meluncurkan program Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang yang merupakan pertama di Provinsi Jawa Barat.
Launching bertempat di Aula Tampomas PPS, Kamis (11/5), dan turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Samono.
Baca Juga:Kue Balok Mang Mail, Klasik Tapi Nyentrik dan KekinianPara Pengurus BUMDesma di Sumedang Harus Kompak Dalam Menghadapi Tantangan, Bupati: Itu Modal Utama
“Ini tentunya akan mudah, praktis dan aman karena menggunakan digitalisasi. Mudah, cepat tidak usah datang lagi ke bank. Hemat waktu, energi dan biaya. Tentunya aman menghindari risiko uang dicuri dan hilang,” ucapnya soal Sumedang Jadi Pionir Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa di Jawa Barat.
Dikatakan Bupati, Transaksi Non Tunai juga menghindari penyimpangan karena tidak ada pertemuan antara kedua belah pihak.
“Uang langsung masuk ke rekening melalui transaksi non tunai. Ini ikhtiar bagaimana reformasi birokrasi di tingkat desa bisa berjalan dengan baik. Terutama tata kelola keuangan desa bisa lebih transparan, akuntabel dan tentunya terhindar dari penyimpangan yang terjadi,” kata Bupati
Menurtnya, hal tersebut melengkapi ikhtiar di tingkat desa dalam rangka membangun Reformasi Birokrasi di desa.
“Membangun Reformasi Birokrasi dan Zona Intregritas dengan SAKIP Desa dan berbagai pelayanan online nya. Dan sekarang transaksi keuangannya pun digitalisasi,” ujarnya.
Ia pun meminta kepada BPKP, Bank BJB dan Bank Sumedang untuk terus mengawal perogram tersebut.
“Dengan demikian, launching -nya bisa berdaya guna, berhasil guna, diimplementasikan di seluruh desa-desa di Kabupaten Sumedang,” tuturnya.
Baca Juga:BUPATI: Sumedang Harus Jadi yang Pertama dan Terbaik Dalam pelaksanaan Konferensi Wilayah XVII IPPNU Jawa BaratHari ini, DPD PKS Sumedang Mendaftarkan 50 Bacaleg, Yana Flandrana: Tanggal 8 Sesuai Nomor Urut Partai
Bupati meyakini Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa akan berdampak kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat karena akan mempercepat pergerakan keuangan di desa.
“Infonya dari BPKP, Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa ini pertama di Jawa Barat dan mudah-mudahan jadi piloting,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Pusat Wasis Prabowo dalam kesempatannya mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir dalam Launching Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa.