“Sesungguhnya, kami berharap agar nanti KBM dapat berjalan aman dan nyaman serta siswa dan tenaga pendidik bisa beraktivitas seperti biasanya. Semoga segera terealisasi untuk perbaikan-perbaikan bagi ruangan-ruangan yang terdampak gempa,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Indra Wahyudinata, menyampaikan informasi terkait dampak gempa terhadap sekolah di wilayah tersebut. Hingga tanggal 11 Januari 2024, terdapat 66 sekolah yang terkena dampak, terdiri dari 5 taman kanak-kanak (TK), 23 sekolah dasar (SD), dan 8 sekolah menengah pertama (SMP).
“Jadi, sampai dengan saat ini, perlu dilaporkan ada 66 sekolah yang terkena dampak dari gempa di Sumedang. Diantaranya, terdiri dari 5 TK, 23 SD, dan 8 SMP,” ungkap Indra Wahyudinata.
Baca Juga:1000 Hektar Sawah di Sumedang Akan Dapat Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2024Anggaran Hibah Keagamaan Rp14 Miliar Disiapkan Pemkab Sumedang Pada 2024
Pihaknya telah melakukan asesmen bersama Dinas PUPR Kementerian PUPR. Hingga saat ini, informasi yang diterima mencatat bahwa sudah ada 50 sekolah yang telah diassesment, dan sisanya masih menunggu hasil penilaian.
“Kita telah asesmen oleh Dinas PUPR Kementerian dari PUPR Sampai dengan saat ini informasinya dari Dinas PUPR sudah 50 sekolah yang diassesment tinggal sisanya kita menunggu,” jelasnya.
Indra Wahyudinata menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Balai di Bandung untuk program yang berasal dari Kementerian PUPR. Surat resmi juga telah disampaikan kepada Kementerian PUPR di Jakarta Selatan.
“Insya Allah dari Dinas Pendidikan akan berusaha mengejar supaya kita ada kepastian bantuan dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Dalam menanggapi kondisi tersebut, Kabupaten Sumedang telah mengambil langkah dengan menggeser anggaran atau mengalokasikan dana untuk rehabilitasi masing-masing satuan pendidikan yang terdampak gempa.
“Adapun yang dilakukan dari Kabupaten Sumedang yaitu dengan menggeser anggaran atau menganggarkan kegiatan untuk rehabilitasi masing-masing satuan pendidikan yang terkena dampak di Kabupaten Sumedang,” tutur Indra Wahyudinata.
Namun, untuk sekolah menengah atas (SLTA), kewenangannya berada di tingkat provinsi. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang untuk melakukan asesmen terhadap sekolah menengah yang terdampak gempa, khususnya 13 sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang.
Baca Juga:Ejek Mahfud dan Langgar Aturan Debat, Gibran Dapat Sentimen Negatif TertinggiDesak Anies di Yogyakarta Batal Digelar, Izin Acara Dicabut
Setelah masa tanggap darurat selama 90 hari, pihak terkait akan melakukan asesmen menyeluruh dan meninjau ulang hasil penilaian yang telah dilakukan. Evaluasi ini akan membantu dalam merencanakan langkah-langkah lebih lanjut, termasuk perbaikan dan pemulihan sekolah-sekolah yang terkena dampak gempa.