Tanggapan Mensos Risma Mengenai Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Tanggapan Mensos Risma Mengenai Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024
Tanggapan Mensos Risma Mengenai Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024 (ist/DOK Pemkot Surabaya)
0 Komentar

sumedangekspres – Tanggapan Mensos Risma Mengenai Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini angkat bicara mengenai sorotan yang dialamatkan pada penyaluran paket bantuan sosial (bansos) yang intensif menjelang proses pemungutan suara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam sesi rapat bersama Komisi VIII DPR pada Selasa (19/3), sejumlah anggota dewan menyoroti kecenderungan penyaluran bansos yang berdekatan dengan momen politik, menunjukkan kekhawatiran akan muatan politis yang mungkin terkandung di dalamnya.

Risma, sapaan akrab Menteri Sosial, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam penyaluran bansos tersebut.

Baca Juga:Wah wah Pemerintah Batal Cabut IUP 585 Tambang, Kenapa ya?Jubir Anies Pastikan Tak Ada Pengerahan Masa Ketika Pengumuman Hasil Pilpres 2024

Meskipun alokasi anggaran untuk bansos bersifat signifikan, Risma menjelaskan bahwa kewenangan langsung terkait penyaluran dana tersebut ada pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bukan pada kementeriannya.

“Dalam perspektif kami, kami seperti mengawasi akuarium yang berisi ikan besar. Kami dapat melihatnya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Dana tersebut langsung dialokasikan ke KPM oleh Kementerian Keuangan, bukan melalui kementerian kami,” papar Risma dalam sesi rapat.

Menurut Risma, pada awal setiap tahun, pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.

Pada tahun 2024, SPM dikeluarkan pada 26 Januari, yang berada sekitar dua pekan sebelum proses pemungutan suara Pilpres 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024.

Anggaran bansos yang dialokasikan oleh pemerintah melalui SPM tersebut langsung disalurkan kepada KPM melalui lembaga perbankan.

Ini menegaskan bahwa kementerian Risma tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan penyaluran dana tersebut.

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, mengajukan pertanyaan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait intensitas penyaluran bansos yang meningkat menjelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Baca Juga:Serba-serbi War Takjil, Rencananya Nonis Akan Ikut Beli Baju Lebaran Juga!Pantengin Terus! Hari Ini KPU Akan Umumkan Hasil Pemilu 2024

Meskipun tidak semua bansos berasal dari Kementerian Sosial, Esti meminta penjelasan terkait hal tersebut.

Esti menunjukkan pengalaman pribadinya di Yogyakarta, di mana bansos disalurkan secara masif kepada masyarakat pada Januari dan Februari 2024.

“Bantuan sosial mengalir deras, dari beras hingga berbagai bentuk bansos, yang secara umum diidentifikasi sebagai bansos, terlihat berlimpah menjelang proses pemungutan suara pada 14 Februari,” ujarnya.

Esti menekankan pentingnya untuk memahami siapa yang bertanggung jawab atas penyaluran bansos tersebut.

0 Komentar