Bantu Korban Banjir, Dinsos Sumedang Dirikan Posko Tanggap Darurat dan Dapur Umum

SIAPKAN: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Dikdik Sadikin saat memantau dapur umum di Kecamatan Cimanggu
ISTIMEWA, SIAPKAN: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Dikdik Sadikin saat memantau dapur umum di Kecamatan Cimanggung, baru-baru ini.
0 Komentar

sumedangekspres, CIMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Sumedang bergerak cepat dalam menangani bencana banjir yang melanda Kecamatan Cimanggung akibat luapan Sungai Cimande. Sebagai langkah responsif, Pemkab mendirikan Posko Tanggap Darurat di depan Puskesmas Sawahdadap serta membuka Dapur Umum di Kantor Kecamatan Cimanggung.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan, langkah tersebut merupakan bagian dari sistem penanganan bencana yang sistematis dan berkelanjutan.

“Kami berupaya memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan yang cepat dan memadai, terutama di bulan Ramadan ini,” ujarnya, baru-baru ini.

Baca Juga:Aliran Sungai Cihonje Ancam Sawah Warga  dan Gedung IPHI DarmarajaBPJS Kesehatan Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran 2025

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Dikdik Sadikin, menjelaskan, status tanggap darurat akan diberlakukan selama tujuh hari hingga Sabtu (22/3). Selama periode ini, Dinas Sosial menyiapkan dapur umum yang akan menyuplai kebutuhan makanan bagi warga terdampak di empat desa, yakni Sukadana, Cihanjuang, Sindanggalih, dan Sindangpakuon.

“Kami menyiapkan sekitar 1.275 nasi bungkus setiap hari, dengan jadwal pembagian dua kali, yakni untuk berbuka puasa dan sahur. Menu makanan juga kami buat bervariasi agar tetap memenuhi gizi warga terdampak,” terang Dikdik.

Sebanyak 100 petugas, termasuk relawan dan aparatur desa, dikerahkan untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan. Dari jumlah tersebut, 20 petugas khusus ditempatkan di dapur umum untuk menyiapkan makanan, sementara distribusi dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing desa.

Dengan adanya posko ini, diharapkan warga terdampak dapat memperoleh bantuan yang memadai selama masa tanggap darurat, sekaligus memberikan jaminan bahwa pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi konkret terhadap dampak bencana. (kos)

0 Komentar